Berita

DPP PKS/Repro

Politik

Hasil Pilkada 2020, PKS Menang Di 120 Daerah

KAMIS, 10 DESEMBER 2020 | 00:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

DPP Partai Keadilan Sejahtera melakukan pantauan langsung hasil Pilkada 2020 dari seluruh wilayah di Indonesia di kantor DPP PKS.

Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPP PKS Laode Muhammad Rahmat Zaadi mengatakan, per Rabu (9/12/2020) pukul 18.00 WIB sudah 70-75 persen data yang masuk dari seluruh Indonesia.

"Dari 70-75 persen data yang masuk Alhamdulillah PKS memenangkan di 120 daerah. Secara progresif terus kita pantau. Mudah-mudahan target yang dicanangkan 60 persen menang di Pilkada bisa tercapai," papar Rahmat dalam paparannya di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (9/12).


Beberapa yang menunjukkan hasil positif, papar Rahmat, adalah Pilkada Depok dan Pilgub Sumbar. Sementara wilayah lain yang menjadi barometer nasional, Rahmat menyebut datanya masih terus berjalan. "Beberapa masih kejar-kejaran dan ini masih 70-75 persen," papar Rahmat.

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden PKS Pipin Sopian bersyukur proses Pilkada secara umum berjalan lancar meskipun ia mencatat ada beberapa kekurangan.

PKS, papar Pipi , mengucapkan terima kasih kepada mitra koalisi di berbagai daerah yang sudah berjuang dalam Pillada 2020. Pipin meneruskan pesan Presiden PKS Ahmad Syaikhu bahwa perjuangan Pilkada belum selesai.

"Ini masih tahap akhir, pengamanan suara penting dilakukan semua pihak. Tidak boleh lengah dan tetap fokus bisa memenangkan sampai tahap akhir," paparnya.

Pipin juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah penyelenggara pemilu. Sebab saat ini adalah tahap krusial mulai dari tingkat KPPS sampai KPUD.

"Penyelenggara bisa transparan, profesional, akuntabel dan memastikan tidak ada kecurangan. Tidak ada hak rakyat dicurangi, suara rakyat tidak didiskon sehingga proses demokrasi berjalan baik," ungkapnya.

Pipin mengaku mendapatkan laporan dari daerah ada praktik politik uang yang terjadi. Ia menyayangkan hal tersebut sebab jelas merusak demokrasi di Indonesia.

"Kita sayangkan ada politik uang atau penggunaan program pemerintah untuk membantu pasangan calon. Ini jadi perhatian. Siapapun yang melakukan pelanggaran dan money politik bisa diproses secara hukum dengan UU terkait," urainya.

PKS, tegas dia, mengusung konsep menang dengan penuh berkah dan bermartabat.

"PKS menjaga kemenangan ini dengan penuh berkah dan bermartabat. Kami membuat catatan dari laporan adanya politik uang dan kami sayangkan. Kami berharap semua pihak menjaga ini dengan baik," tutupnya.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

UPDATE

Board of Peace: Pergeseran Rational Choice ke Pragmatisme Politik

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:45

Ketua BEM UGM Dituduh LGBT Hingga Sering Nyewa LC

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:25

Kawasan Industri Jateng Motor Baru Transformasi Ekonomi Nasional

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:58

Ustaz Adi Hidayat Sambangi Markas Marinir

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:42

Ketua BEM UGM: Semakin Ditekan, Justru Kami Semakin Melawan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:26

Praktisi Hukum: Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Bisa jadi Alat Kriminalisasi Pengusaha

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:06

PBNU dan Majelis Alumni IPNU Peroleh Wakaf Alquran di Bulan Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:45

Kejagung Tegaskan Hukuman Mati ABK di Kasus Narkoba sesuai Fakta Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:30

Mantan Danyon Sat 71.2 Kopassus Jabat Dandim 0509 Kabupaten Bekasi

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:15

KPK Bakal Kulik Dugaan Aliran Uang Suap Importasi ke Dirjen Bea Cukai

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:00

Selengkapnya