Berita

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto/Repro

Kesehatan

Tenaga Kesahatan Hingga TNI-Polri Lebih Dulu Disuntik Vaksin, Ketua KPCPEN: Kami Mohon Kesabaran Warga

RABU, 09 DESEMBER 2020 | 17:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penyuntikan vaksin Covid-19 akan diberikan lebih dulu kepada kelompok terdepan yang menangani pandemi, yaitu tenaga kesehatan dan TNI-Polri.

Keputusan tersebut membuat Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, memohonan kepada masyarakat untuk bersabar agar bisa mendapat giliran vaksinasi.

"Kami memohon kesabaran seluruh warga Indonesia karena vaksin datang secara bertahap dan karenanya kami harus membuat prioritas," ujar Airlangga dalam siaran pers yang dibagikan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/12).


Ketetapan vaskinasi kepada garda terdepan Covid-19 tersebut, diungkapkan Airlangga, telah mengikuti standar yang diberikan oleh WHO dan juga melalui ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI) serta mereka yang ahli di bidangnya.

Saat ini, Pemerintah telah menyiapkan untuk sekitar 65 persen dari total penduduk Indonesia. Yakni, vaksin program sebanyak 32 juta dosis yang digratiskan melalui iuran BPJS serta vaksin mandiri atau berbayar sebanyak 75 juta dosis.

"Sebanyak 32 juta dosis disiapkan untuk yang menerima bantuan iuran BPJS yang tidak memiliki komorbit (penyakit bawaan) dan berusia antara 18-59 tahun. Rentan usia dan kondisi penerima ini disesuaikan dengan yang mengikuti uji klinis," kata Airlangga.

Sedangkan untuk vaksin berbayar, Airlangga mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat diakses melalui Sektor Industri Padat Karya. Di mana, perusahaan menyediakan vaksin untuk karyawannya dan bisa didapat salah satunya melalui BPJS KetenagaKerjaan.

Namun begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menyebutkan, pengadaan vaksin tersebut akan dilakukan secara bertahap, dengan jangka waktu akhir 2020, di awal 2021 sampai dengan 2022.

Oleh karena itu dia meminta kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan displin protokol kesehatan hingga waktu vaksinasi tiba gilirannya.

"Kami meminta masyarakat tetap menerapkan  3T, Testing, Tracing dan Treatment serta 3M, Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, Memakai Masker serta Menjaga Jarak.” demikian Airlangga Hartarto.

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan pengadaan vaksin sejak Maret 2020 melalui pembicaraan dengan Sinovac dan beberapa produsen vaksin lainnya.

Melalui intensitas pembicaraan dengan Sinovac, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji klinis fase ketiga dan dimulai di Bandung. Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang mendapatkan kesempatan tersebut.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Kemenkop Akselerasi Penerima PKH Jadi Anggota Kopdes Merah Putih

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:44

DPR Wajib Awasi Partisipasi Indonesia di BoP dan ISF

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:42

Polisi Gadungan Penganiaya Pegawai SPBU Dibekuk

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:18

BPC HIPMI Rembang Dukung Program MBG Lewat Pembangunan SPPG

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:56

Posisi Strategis RI di Tengah Percaturan Geopolitik

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:55

Pertamina Harus Apresiasi Petugas SPBU Disiplin SOP Hingga Dapat Ancaman

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:21

Menkop Ajak Seluruh Pihak Kolaborasikan KDKMP dan PKH

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:19

Setop Alfamart dan Indomaret Demi Bangkitnya Kopdes

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:52

PDIP soal Ambang Batas Parlemen: Idealnya Cukup 5-6 Fraksi di DPR

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:29

BNI Ingatkan Bahaya Modus Phishing Jelang Lebaran

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:25

Selengkapnya