Donald Trump dan Benjamin Netanyahu/Net
MESKIPUN Joe Biden Presiden terpilih Amerika periode 2021-2024 baru memasuki Gedung Putih pada 20 Januari mendatang, peta politik di dunia Arab sudah mulai mengalami perubahan.
Israel yang terus meningkatkan tekanan politiknya terhadap Palestina dengan dukungan Donald Trump, kini mulai mengendur ditandai dengan penyerahan pajak orang-orang Palestina yang dikumpulkan Israel yang ditahan selama tujuh bulan dengan nilai US $ 1,14 miliar setara dengan Rp 16,1 triliun, kini mulai diserahkan kepada pemerintah Palestina.
Selain itu, posisi Perdana Mentri Benjamin Netanyahu yang sikap politiknya terhadap Palestina sangat agresif kini mulai goyah, sementara Benny Gantz calon penggantinya yang lebih moderat terhadap Palestina semakin menguat.
Perlu diingatkan bahwa Netanyahu dan Gantz berada dalam pemerintahan persatuan, dimana posisi Perdana Menteri dipergilirkan dengan pembagian Netanyahu menjabat lebih dahulu selama 18 bulan, kemudian akan digantikan Gantz untuk menyelesaikan masa jabatan pemerintahan selama empat tahun.
Di Saudi Arabia perbedaan sikap antara Raja Salman dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) terkait Israel yang sudah diketahui publik, menampakkan pergeseran jika sebelumnya peran MBS yang menonjol sampai dijuluki pemimpin de facto Kerajaan yang menjadi pelayan dua kota suci Islam, kini justru sang Raja yang sudah renta justru di depan.
Ada dua peristiwa yang menandai hal ini: Pertama, sikap Pangeran Turki bin Faisal al Saud yang mewakili Kerajaan Saudi Arabia dalam KTT di Bahrain. Di forum yang dihadiri Menlu Israel ini, Pangeran Turki mengkritik keras berbagai kebijakan Israel yang merugikan Palestina. Diikuti dengan pernyataan tegas negaranya, bahwa perdamaian hanya akan terjadi jika Palestina merdeka dengan batas wilayah sebelum tahun 1967.
Kedua, hasil pertemuan kabinet yang dipimpin langsung oleh Raja Salman bin Abdulaziz pada Selasa (8/12/2020) sebagaimana dibacakan oleh Majid al Qasabi yang menjabat sebagai Mentri Perdagangan dan Investasi. Qasabi menegaskan bahwa perjuangan Palestina masih menjadi utama kebijakan luar negri negaranya, dan Kerajaan Saudi Arabia masih menggunakan inisiatif Liga Arab yang diusulkan mendiang Raja Abdullah pada tahun 2002.
Dengan melihat perkembangan seperti ini, maka harapan Presiden Donald Trump dan Benjamin Netanyahu dimana Saudi Arabia yang menjadi negara penting baik di dunia Arab maupun di dunia Islam untuk berdamai dengan Israel tertutup sudah.
Apakah perkembangan sikap Riad seperti ini akan mempengaruhi sikap UEA dan Bahrain yang terlanjur menandatangani perjanjian damai dengan Israel menarik untuk dicermati. Mengingat dua kerajaan Arab kaya yang berada di kawasan teluk ini belum memiliki mekanisme bagaimana mengakomidasi sikap politik rakyatnya.
Yang pasti, gejolak penolakan dari rakyat Sudan atas inisiatif kelompok militer untuk berdamai dengan Israel mulai marak di Khartoum. Sementara kelompok-kelompok politik sipil mulai berani menyuarakan penentangannya, yang semakin lama tampaknya akan semakin kuat seiring dengan semakin dekatnya waktu Presiden Joe Biden memasuki Gedung Putih.
Bagimana nanti muaranya tentu akan ditentukan oleh dinamika kekuatan politik di dalam negri Sudan, sikap Riad, dan Washington. Tanpa dukungan Riad dan Washington, maka Tel Aviv tidak akan bisa bergerak, mengingat negara dan rakyat Sudan tidak punya kepentingan apapun terhadap Israel.
Penulis adalah pengamat politik Islam dan demokrasi.
