Berita

Pengamat Pemerintah dan Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Yusa Djuyandi/Net

Politik

Kalau Ada Kecurigaan, KPK Perlu Selidiki Penyaluran Bansos Di Jabar

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 15:41 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rangkaian penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat negara menunjukkan kalau lembaga antirasuah ini masih 'bergigi'. Ini juga membuktikan kalau menteri, kepala daerah, dan anggota dewan tak luput dari cengkeraman KPK jika nekat melakukan tindak pidana korupsi.

Nah, terkait dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam pengadaan bantuan sosial, pengamat Pemerintah dan Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yusa Djuyandi, menilai KPK juga perlu juga memeriksa penyaluran bansos di Jabar.

Sebab, tidak menutup kemungkinan ada oknum yang melakukan praktik korupsi, meskipun penyaluaran bansos melibatkan pengawasan KPK.


"Kalau memang ada dugaan atau kecurigaan penyelewengan, saya kira KPK perlu menyelidikinya," ucap Yusa, Selasa (8/12), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Yusa menilai, ada atau tidaknya oknum pejabat yang bermain dalam bansos, tidak salah jika KPK melakukan pendalaman terlebih dahulu.
Pasalnya, jika terdapat bencana alam maupun non-alam, penyalahgunaan wewenang terhadap bansos merupakan titik kerawanan praktik korupsi.

"Dana maupun sembako harus dikawal dan diawasi dengan serius," ujarnya.

Ia menyayangkan tindakan korupsi bansos untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Mensos Juliari Batubara. Sebab, hal tersebut secara tidak langsung telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Itu menandakan masih ada elite di pemerintahan yang tidak peka dan peduli kepada nasib rakyat, sehingga dana Bansos pun mereka korupsi," kata Yusa.

Kendati demikian, Yusa memaklumi jika terdapat masyarakat yang kecewa, geram, bahkan marah terhadap pemerintah.

Sebab, di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang hingga saat ini angkanya masih fluktuatif serta berimbas dengan melambungnya harga kebutuhan pokok masyarakat, masih ada pejabat yang nekat korupsi bansos.

"Moralitas beberapa politisi dan pejabat pemerintah sudah luntur, seharusnya di tengah pandemi ini mereka peka terhadap kehidupan bersosial," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya