Peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa dua menterinya seharusnya menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo untuk merombak total kabinetnya.
Demikian pandangan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/12).
Mengacu data IPO, dua menteri yang terjaring OTT KPK Edhy Prabowo dan Juliari Batubara merupakan nama yang dianggap layak diganti.
"Presiden semestinya membaca situasi ini sebagai momentum reshufle, bahkan data IPO sebelumnya menunjukkan Edhy Prabowo dan Juliari Batubara dianggap layak diganti," demikian kata Dedi kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (7/12).
Menurut Dedi, ada beberapa dampak positif bagi Kepala Pemerintahan itu jika segera melakukan
reshuffle.
Pertama, Ia akan dinilai sebagai pemimpin yang benar-benar komitmen pada upaya negara memberantas tindak pidana korupsi.
Kedua, peristiwa OTT KPK yang menjaring dua menteri partai terbesar pertama dan kedua itu akan menjadi alat tekan pada koalisi agar tidak melakukan intervensi saat menyusun formasi kabinet.
"
Reshuffle akan menjadi momentum presiden untuk berdaya tawar tinggi di atas Parpol koalisi, terutama PDIP dan Gerindra, karena terbukti dua Parpol ini telah mencemarkan nama baik Presiden dengan tindakan korupsi," demikian kata Dedi.
Menteri KKP Edhy Prabowo menjadi tersangka KPK karena diduga menerima suap atas kebijakannya mengeluarkan izin ekspor bibit lobster (benur).
Terbaru Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tersangkut korupsi usai anak buahnya terjaring OTT KPK.
Politisi PDIP itu diduga memotong anggaran Rp 10 ribu dari total jatah Rp 300 ribu bantuan sosial (Bansos) bagi warga miskin. Tak kurang uang yang diduga mengalir ke Juliari adalah sebesar Rp 17 miliar.
