Berita

Presiden Paul Biya disoroti karena pemilu daerah dianggap hanya merupakan caranya untuk mempertahankan kekuasaan/Reuters

Global

Pertama Dalam Sejarah, Kamerun Gelar Pemilu Daerah

MINGGU, 06 DESEMBER 2020 | 18:38 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kamerun menorehkan sejarah baru pada akhir pekan ini (Minggu, 6/12) dengan mengadakan pemilihan umum daerah untuk pertama kalinya.

Dalam pemilu kali ini, perwakilan lokal akan memilih untuk menunjuk dewan di 10 provinsi di Kamerun yang terdiri dari delegasi regional dan penguasa tradisional.

Dewan yang dipilih tersebut nantinya akan memiliki suara atas pembangunan, termasuk infrastruktur seperti jalan raya. Namun, mereka tidak akan dapat mengubah undang-undang yang diberlakukan oleh majelis nasional dan senat di Yaounde.


Pemerintah Kamerun menyebut, pemilu ini merupakan sinyal bahwa pemerintah pusat akan menyerahkan lebih banyak kekuasaan ke 10 provinsi di Kamerun.

Namun di sisi lain, para kritikus dan juga separatis menilai, pemilu ini tidak lebih dari sekedar upaya Presiden Paul Biya untuk mempertahankan kekuasannya.

Mereka menilai, pemilu ini adalah cara Biya untuk menenangkan para kritikus yang mengatakan dia telah lama mengabaikan 10 provinsi di negara Afrika Tengah itu.

Para kritikus juga mengatakan, pemungutan suara hanya menawarkan kemiripan otonomi daerah, dan datang terlambat untuk menyelesaikan konflik. Pejabat yang memberikan suara dalam pemilihan umum sebagian besar adalah pendukung Biya dan akan membantu menegakkan keinginan Biya di daerah.

"Bukan karena kami akan memiliki delegasi regional sehingga tembakan akan berhenti dan semuanya akan baik-baik saja," kata analis politik Kamerun Stephane Akoa, seperti dikabarkan Reuters.

Sementara itu, kelompok separatis berjanji untuk tidak tinggal diam dan akan mengganggu proses pemungutan suara di wilayah Barat Laut dan Barat Daya Kamerun.

Pejuang separatis mengatakan mereka akan menangkap siapa pun yang berpartisipasi dalam pemilu.

Diketahui bahwa konflik speratis di Kamerun telah menewaskan lebih dari 3.000 orang dan memaksa 500 ribu mengungsi dari rumah mereka sejak tahun 2016 lalu.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

LPSK Terima 8 Permohonan Saksi Kasus Penyadapan Prabowo

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Jokowi Punya Andil di Balik Mundurnya Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Dipanggil KPK, Tiga Petinggi PT Benteng Tunggal Kompak Mangkir

Kamis, 12 November 2026 | 18:17

Gubernur Jateng Musnahkan 32,7 Juta Batang Rokok Ilegal

Kamis, 12 November 2026 | 18:16

Denyut Songket Silungkang, Menggerakkan Ekonomi Lokal di Sawahlunto

Kamis, 12 November 2026 | 18:15

Kader Golkar Sodorkan Nama Bahlil di Tengah Bursa Pengganti Wapres Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:07

Taj Yasin Ajak Pelajar Lawan Radikalisme dengan Konten Positif

Kamis, 12 November 2026 | 17:52

Prabowo Apresiasi Kinerja Gibran Selama Dua Tahun Terakhir

Kamis, 12 November 2026 | 17:44

CPNS 2026, Ini Formasi Prioritas dan Peluang untuk PPPK

Kamis, 12 November 2026 | 17:38

Rupiah Tembus Rp18.250 per Dolar AS, Wamenko Drajad: Tak Seperti Krisis 1998

Kamis, 12 November 2026 | 17:36

Selengkapnya