Berita

Wakil Ketua Tim Penyusun Otsus tahun 2001, Balthasar Kambuaya/Net

Politik

Otsus Sudah Berhasil Hampir 80 Persen, Mantan Rektor Uncen: Masyarakat Harus Akui

JUMAT, 04 DESEMBER 2020 | 03:34 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tim penyusun otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat mengklaim penerapan kebijakan tersebut sudah berhasil.

Dana dan kewenangan besar dari pemerintah pusat dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cendrawasih.

Wakil Ketua Tim Penyusun Otsus tahun 2001, Balthasar Kambuaya mengatakan, masyarakat harus jujur dan mengakui adanya hasil dari kebijakan tersebut.
"Menurut saya, Otsus sudah 75 sampai 80 persen berhasil,” kata Balthasar dalam keterangannya, Kamis (3/12).

"Menurut saya, Otsus sudah 75 sampai 80 persen berhasil,” kata Balthasar dalam keterangannya, Kamis (3/12).

Putra asli Papua yang pernah menjadi Rektor Universitas Cendrawasih ini mengatakan, Undang Undang Otsus disusun oleh orang Papua sendiri dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kata dia, wewenangan besar yang diberikan pemerintah pusat kepada masyarakat Papua untuk menyusun Otsus merupakan bentuk kesejahteraan bagi warga asli Papua dan Papua Barat.

“Sebenarnya diberikan keleluasaan besar bagi Papua untuk mengatur daerahnya sendiri terutama berkaitan dengan pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sebagainya,” jelasnya.

Menurutnya, Otsus ini telah membawa perubahan signifikan bagi Papua. Di antaranya soal anggaran. Dari APBD yang awalnya Rp 700 sampai Rp 800 miliar sejak 2001 lalu meningkat menjadi triliunan setiap tahun.

Lanjut dikatakannya, lalu bertambahnya daerah otonomi baru atau DOB yang merupakan bagian dari strategi khusus untuk mempercepat orang Papua keluar dari keterbelakangan. Bahkan, mereka diberikan kesempatan menjadi pemimpin di tanahnya sendiri.

“Ini sebenarnya perubahan signifikan yang dirasakan orang Papua sejak 2001 dengan berlakunya Otsus, manfaatnya terasa sekali,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya