Berita

Anggota DPD RI Fahira Idris/Ist

Politik

Fahira Idris: Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Harus Jadi Agenda Nasional

JUMAT, 04 DESEMBER 2020 | 01:16 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Indonesia sebetulnya sudah memiliki payung hukum yang cukup komprehensif tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Payung hukum itu diantaranya UU 39/1999 tentang HAM, UU 19/2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung, UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas serta berbagai aturan turunannya.

Hanya saja, dikatakan anggota DPD RI Fahira Idris, implementasi regulasi hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya optimal.


Fahira Idris mengungkapkan, implementasi regulasi hak penyandang disabilitas akan optimal jika pemberdayaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi agenda nasional dari pusat hingga daera), dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan kata lain, sudah saatnya kebijakan dan pengalokasian anggaran sebagai bentuk pengakuan, pemenuhan, dan pemberdayaan disabilitas menjadi arus utama di semua kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah.

“Harus kita akui saat ini masih banyak problematika yang harus dihadapi para disabilitas di hampir semua bidang kehidupan mulai hak atas pekerjaan, kesempatan berkarya dan berusaha atau kewirausahaan, pendidikan dan berbagai pelatihan penguatan kapasitas hingga hak-hak di berbagai fasilitas publik. Makanya ini harus menjadi agenda nasional,” ujar Fahira Idris di Jakarta, Kamis (3/12).

Jika menjadi agenda nasional, lanjut Fahira, maka semua sektor dan pemangku kepentingan akan bergerak bersama menghadirkan infrastruktur yang optimal untuk para penyandang disabilitas.

“Sejatinya tugas utama pemerintah adalah menjadi ‘jembatan’ yang membuka kesempatan bagi saudara-saudara kita para penyandang disabilitas untuk bekerja dan berkarya mulai dari hulu (memfasilitasi berbagai pelatihan dan pendidikan) hingga hilir (membuka akses ke dunia kerja dan dunia usaha/entrepreneur). Inilah yang belum sepenuhnya terealisasi,” pungkas Fahira.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya