Berita

Ilustrasi

Politik

Hipmi: Prioritas Vaksin Gratis Untuk Warga Tidak Mampu Dan Harus Tepat Sasaran

JUMAT, 04 DESEMBER 2020 | 01:02 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan pengadaan kebutuhan vaksin Covid-19 akan dibagi menjadi dua ketegori.

Dua kategori itu adalah vaksin gratis diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang dibiayai oleh pemerintah dan vaksin mandiri bagi masyarakat yang mampu.

Dengan membeli vaksin secara mandiri, kata Erick, masyarakat turut berkontribusi membantu pemerintah. Sebab, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, sehingga proses vaksinasi terhadap masyarakat yang tidak mampu juga banyak.

Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda (BPP Hipmi) Anggawira, menyambut positif rencana Erik Thohir tersebut.

“Orang-orang yang mampu ya silahkan bisa membeli dan kalau perlu melakukan subsidi, kita bergotong royong lah untuk biar bisa cepat ditangani seperti itu,” kata Anggawira dalam keterangannya, Kamis (3/12).

Menurutnya, perkiraan harga vaksin yang relatif tidak murah, sudah selayaknya untuk memprioritaskan pemberian vaksin gratis kepada warga kurang mampu.

Namun, Anggawira meminta vaksin gratis itu bisa tepat sasaran.

“Vaksin karena memang juga tentunya biaya atau harganya juga relatif tidak murah, juga pastinya yang harus diprioritaskan yang free itu kepada temen-teman tidak mampu, tapi memang harus tepat sasaran jugakan,” ujarnya.

Selain itu, Anggawira juga menyoroti distribusi vaksin agar bisa cepat sampai kepada masyarakat untuk ikut melibatkan dunia usaha dari kalangan swasta yang sudah punya jaringan hingga daerah-daerah terpencil.

Sambungnya, perusahaan-perusahaan swasta yang sudah memiliki jaringan luas itu harus digandeng untuk dimanfaatkan jaringan distribusinya.

“Jadi jaringan distribusi-distribusi itu bisa dimanfaatkan, memanfaatkan networking yang sudah ada, kalau nanti dilelangkan lagi, ditenderkan lagi itu juga waktunya akan lama gitu loh,” pungkasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya