Aliansi Pemuda Boven Digoel meminta Bawaslu menganulir putusan KPU RI yang mendiskualifikasi salah satu paslon di Pilkada Boven Digoel/Ist
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diminta tidak ragu untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang mendiskualifikasi salah satu pasangan calon kepala daerah di Boven Digoel menjelang pemilihan pada 9 Desember 2020.
Ketua Aliansi Pemuda Boven Digoel, Bernolfus Tingge mengatakan, langkah tegas itu harus diambil Bawaslu untuk mencegah semakin meluasnya kerusuhan massal di Boven Digoel, Papua.
"Jangan sampai keputusan KPU justru menjadi pemicu meledaknya banyak konflik yang selama ini sudah ada," kata Bernol dalam keterangan yang diterima Redaksi, Kamis (3/12).
Menurut Bernol, Bawaslu punya kewenangan dan bahkan berhak membatalkan keputusan KPU RI yang dinilainya tidak berdasar dan tanpa pertimbangkan risiko.
"Soal administratif yang jadi alasan KPU untuk mendiskualifikasi pasangan calon tidak relevan lagi dibahas. Itu proses yang harus final saat verifikasi dan itu bukan pekerjaan sulit," katanya.
Sementara itu, peneliti Formappi, Lucius Karus menambahkan, mendiskualifikasi calon hanya beberapa hari menjelang pemilihan, telah melanggar prinsip keadilan dalam UU Pilkada. Apalagi paslon yang didiskualifikasi tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan gugatan.
"Jadi KPU sengaja memilih waktu yang mepet untuk mendiskualifikasi calon agar tidak punya ruang mencari keadilan. Apalagi proses gugatan itu butuh waktu yang panjang dengan jarak Papua-Jakarta yang jauh," kata Lucius.
Prinsip keadilan ini, harus juga jadi pertimbangan Bawaslu mengingat sudah banyak waktu, tenaga, dan uang yang dikeluarkan paslon sejak diloloskan oleh KPUD untuk mengikuti Pilkada 9 Desember.
"Ini bukan salah paslon. Ini ketidakbecusan KPU dalam memastikan proses Pilkada yang profesional. KPU harus akui kinerja bobroknya. Mereka yang meloloskan, mereka juga yang membatalkan," sindirnya.
Dengan semua itu, lanjut Lucius, Bawaslu seharusnya tidak perlu ragu untuk membatalkan keputusan KPU dan mengembalikan hak politik yang sudah diberikan ke pasangan Yusak-Yakob untuk mengikuti Pilkada 9 Desember.
"Jika tidak, penyelenggaran Pilkada damai di Boven Digoel pada 9 Desember tidak bisa dijamin," pungkasnya.
KPU RI telah membatalkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Yusak Yaluwo-Yakob Weremba di Pilkada Boven Digoel pada 28 November 2020.
Paslon yang diusung Partai Demokrat, Golkar, dan Perindo itu dinilai tidak memenuhi syarat karena belum cukup 5 tahun bebas dari penjara. Padahal yang bersangkutan sudah lolos proses seleksi administratif KPUD Boven Digoel.
Putusan KPU RI ini membuat pendukung Yusak-Yakob berang dan melakukan aksi anarkis. Wartawan dan polisi dianiaya, kantor bupati pun dirusak.
Bahkan rumah salah satu calon bupati Boven Digoel turut dibakar.
