Demonstran Arwah Puji KPK Tuntutan Mereka Soal OTT Edhy Prabowo Didengar

Respons Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri soal kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membuktikan lembaga anti rasuah itu masih mempunyai nyali.

Begitu disampaikan Koordinator Aliansi Rakyat Waras Hukum (Arwah), R. Bimantika. Pihaknya sempat menggelar aksi, di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa lalu (1/12).

Bimantika memberikan apresiasi terhadap KPK karena telah merespons tuntutan mereka soal desakan agar memeriksa dua politisi, yaitu Andi Iwan Darmawan Aras dari Partai Gerindra dan Eka Sastra dari Partai Golkar yang diduga pemilik PT Maradeka Karya Semesta yang mendapatkan izin ekspor benih lobster.

"Pada gelaran aksi unjuk rasa yang kami lakukan pada Selasa kemarin ternyata tidak sia-sia, lantaran mendapatkan respons positif dari pimpinan KPK yaitu Bapak Firli Bahuri dalam pernyataannya dilansir Kantor Berita Politik RMOL," ujar R. Bimantika dalam surat terbuka yang diterima redaksi, Kamis (3/12).

Selain memberikan apresiasi kepada Firli Bahuri, mereka juga memberikan masukan kepada KPK bahwa persoalan yang melibatkan banyak perusahaan eksportir benih lobster yang dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Men-KP 12/2020.

"Kami menaruh harapan besar kepada KPK bahwa penyelidikan kasus korupsi izin ekspor ini tidak hanya sampai kepada Edhy Prabowo, tapi KPK juga mengembangkan penyelidikannya karena kami meyakini bahwa ada banyak oknum dan perusahaan yang bermain dalam ekspor benih lobster," pungkas Bimantika.

KPK sudah memastikan akan menggali dan mememeriksa terhadap siapa saja yang tahu soal suap ekspor benur.