Jelang Pilkada, Golkar Ingatkan PKH Dan Pendamping Desa Jangan Sampai Jadi Alat Politik Pilkada

Partai Golkar mengingatkan agar beberapa perangkat negara konsisten menjaga netralitasnya dalam menghadapai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember mendatang.

Wakil Ketua DPD 1 Provinsi Jambi, Supardiono mengatakan, beberapa perangkat negara yang rentan menjadi alat politik untuk memenangkan pasangan calon tertentu, diantaranya pendamping Program Keluarga Harapan dan Pendamping Desa.  

Selain itu, Dion khawatir aparatur sipil negara (ASN) dan juga rentan dikerahkan untuk memenangkan paslon tertentu

"Kita mendorong jangan sampai petugas PKH, Pendamping Desa dan ASN ikut-ikutan memenangkan paslon tertentu. Mereka harus menjaga netralitasnya di Pilkada 9 Desember besok," demikian kata Dion -biasa karip disapa-, Rabu (2/12).

Secara khusus, Dion juga meminta seluruh kader di Provinsi Jambi untuk fokus mengawal kemenangan Cagub Cek Endra-Ratu Munawaroh hingga level tempat pemungutan suara.

Kader partai beringin itu, kata Dion harus serius menguatkan basis struktur di beberapa Pilkada di Kabupaten/Kota di Jambi.

Dengan cara itu, Dion meyakini kemenangan Pilkada 9 Desember mendatang akan didaptkan secara maksimal.

"Seluruh kader beringin harus total kawal suara untuk kemenangan ketua kita Cek Endra hingga bilik suara," demikian kata Wakil Sekretaris jenderal Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) ini.

Dion juga mewanti-wanti agar para penyelenggara pemilu mulai dari KPUD hingga KPPS tegak lurus pada konstitusi dengan menjadi penyelenggara yang netral.

"Bawaslu juga harus memonitor para penyelenggara Pilkada, jangan sampai nantinya di lapangan ada yang main mata dengan paslon dan tidak profesional dlam tugasnya," pungkas Dion.