Berita

Kepala BKPM saat hadiri acara event expo UMKM di Kalsel/Ist

Bisnis

Bahlil Lahadalia: Pemimpin Daerah Harus Permudah Izin Dan Legalitas UMKM

RABU, 02 DESEMBER 2020 | 22:07 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintah daerah perlu mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan memastikan legalitas dan perizinan berjalan dengan mudah.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan UMKM memiliki kontribusi ekonomi yang sangat besar.

Kata Bahlil, setiap pemerintah daerah harus betaul-betul paham terkait dinamika tantangan UMKM.


“Pemerintah daerah dan pemimpin-pemimpin daerah, harus paham dan berpihak betul pada UMKM ini. Kalau pemimpin dan daerahnya tidak berpihak pada wirausaha dan UMKM, ya UMKM-nya sulit untuk maju," demikian kata Bahlil, Rabu (2/12).

Bahlil menjelaskan amanat Presiden Joko Widodo pemerintah harus memperhatikan investasi yang terkait erat dengan UMKM.

“UMKM ini kontributor terbesar ekonomi nasional kita. 120 juta lapangan kerja bisa terbuka dari UMKM, 61 persen PDB Indonesia disumbang oleh UMKM ini,” kata Bahlil.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya