Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dinilai telah menipu masyarakat dan lecehkan institusi Dewan.
Demikian disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta terkait dualisme PSI terhadap usulan kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021.
"Menurut saya, PSI ngibulin masyarakat. Mereka sebenarnya sejak awal setuju dan ikut dalam pembahasan penyusunan Rencana Kerja Tahunan atau RKT," kata Basri Baco, Rabu (2/12).
"Di ujung, mereka atraksi ke publik seolah-olah menolak agar dapat simpati masyarakat. Ini perbuatan tercela dan kejam menurut saya, tidak beretika," sambungnya.
Tidak hanya itu, menurut Baco, informasi dan data yang disajikan PSI kepada publik salah dan cenderung provokatif demi mencari sensasi sesaat.
"Saya tegaskan bahwa gaji tidak naik. Yang naik itu tunjangan yang sesuai ketentuan dan ada batasan dan aturannya. Tidak bisa seenaknya kita naikan," tegas Baco.
Dia lantas membeberkan aksi anggota fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, yang setuju dan ikut tanda tangan saat rapat. Tapi setelah pembahasan, PSI malah menginstruksikan penolakan kenaikan RKT itu.
Adapun kenaikan RKT sesungguhnya dilakukan karena legislator juga akan memperbanyak kegiatan sosialisasi dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Ditambahkan Baco, DPRD memiliki kewajiban menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil).
"Dewan juga masyarakat yang punya konstituen ribuan yang perlu di perhatikan dan layani," tutup Baco.
RKT DPRD DKI 2021 sendiri direncanakan dianggarkan Rp 888 miliar. Jumlah itu sudah mencakup semua item. Mulai dari kunjungan kerja (kunker), kunjungan dalam kota, peninjauan, sosialisasi pancasila, sosialisasi perda, reses, hingga kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD).
