Anggota Komisi I DPR RI Saifullah Tamliha/Net
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto diharapkan fokus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menyikapi gerakan separatisme di Papua Barat yang mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12).
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beserta Kepala Staf Angkatan TNI bila perlu turun gunung untuk berkantor di Papua Barat.
Tujuannya, untuk menjaga keutuhan NKRI dari rongrongan Benny Wenda dkk dengan gerakan separatismenya.
Begitu kata anggota Komisi I DPR RI Saifullah Tamliha saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (1/12).
"Bagaimanapun keutuhan NKRI sebagai harga mati tidak hanya simbol belaka. Kegiatan separatis di Papua harus segera diatasi. Dan jika perlu Panglima TNI dan para Kepala Staf berkantor di Papua," kata Saifullah Tamliha.
Wasekjen PPP ini menuturkan, untuk menyikapi persoalan separatisme di Papua Barat bisa diselesaikan dengan dua metode yang paling jitu dan rasional. Yakni dengan pendekatan militer dan diplomasi internasional
"Masalah Papua adalah perbuatan makar yang harus diselesaikan dengan dua cara, yakni militer dan diplomasi internasional," tuturnya.
"Jika penyelesaian damai sudah maksimal namun tetap terjadi makar oleh kelompok separatis, maka jalan yang ditempuh adalah mengejar kelompok separatis dengan cara militer. Buktikan bahwa TNI profesional," imbub Saifullah Tumiha.
Menurut politisi PPP ini, semua negara-negara di dunia menggunakan dua pendekatan itu dalam menyikapi gerakan separatisme di negaranya masing-masing.
"Semua negara, termasuk Amerika sama polanya ketika berhadapan dengan kelompok separatis di negaranya," pungkasnya.
Papua Barat telah mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12).
Media asing menyoroti upaya deklarasi ini sebagai dorongan menuju pelepasan wilayah itu dari pemerintahan Indonesia di tengah meningkatnya kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini.
Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan berbasis di Inggris, sebagai presiden sementara provinsi itu.
“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,†katanya kepada SBS News, Selasa (1/12).
Wenda mengatakan, pemerintah sementara berarti provinsi 'tidak akan tunduk kepada Indonesia'.
“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan bersatu yang ditunggu-tunggu,†kata Wenda.
