Berita

Dedi Kurnia Syah/Net

Nusantara

Tim Sukses Dan Kerabat Dilibatkan Jadi Tim Pembangunan, Dedi Kurnia: Ridwan Kamil Praktikkan Nepotisme

SABTU, 28 NOVEMBER 2020 | 20:39 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Gubernur Jawa Barat dinilai telah mempraktikan nepotisme dalam pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil kini menjadi sorotan publik.

Praktik nepotisme itu karena di dalam TAP di dalamnya melibatkan mantan tim sukses (timses) Pilgub tahun 2018, adik kandung, dan sepupunya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Ridwan Kamil merupakan praktik nepotisme.


Dedi menilai wajar jika publik mengkritisi keputusan mantan Wali Kota Bandung itu.

Dedi bahkan menyitir adagium politik Lord Acton, “power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely”.

"Tentu sangat disayangkan karena potensi korupsi menguat," ungkap Dedi seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (28/11).

Dalam analisa Dedi, akselerasi pembangunan daerah seharusnya sudah cukup memaksimalkan pendayagunaan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dengan kemunculan TAP, Dedi melihat bahwa Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil menunjukkan kegagalannya dalam mengelola tata kelola pemerintahan yang efisien.

"Dengan membuat tim baru menunjukkan RK gagal lakukan pemerintahan efisien," tuturnya.

Atas dasar itulah, Dedi menyarankan pada wakil rakyat di DPRD Provinsi Jabar agar bertindak tegas dengan mengawal dan mengawasi kebijakan Gubernur.

Tujuannya, untuk mengantisipasi praktik kesewenangan.

"Tergantung DPRD, karena mereka yang lakukan pengawasan. Kalau dari sisi politik birokrasi, semestinya tidak perlu ada. Dan jauh lebih penting, perlu dilakukan audit," tukasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya