Berita

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat pembukaan Munas Apjati/Net

Politik

Buka Munas Apjati, Jokowi Tekankan Perlunya Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Pekerja Migran

SABTU, 28 NOVEMBER 2020 | 12:21 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), di Hotel Grand Mercure Bandung secara virtual, Jumat (27/11).

Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan salah satu yang jadi proritaskan saat ini adalah menciptakan lapangan kerja. Karena setiap tahun ada 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja.

Menurut Kepala Negara, tugas kita adalah membuka lapangan kerja baru seluas-luasnya di dalam dan di luar negeri.


Untuk mendorong pembukaan usaha kerja baru sebanyak-banyaknya, dengan usaha yang sama ruang kerja di luar negeri juga sangat penting.

Untuk itu, perlu digalang ruang kerja yang berkualitas yang melindungi hak-hak pekerja migran di luar negeri, dan semaksimal mungkin meningkatkan kualitas dan potensi pekerja migran.

"Masih ada pekerja migran yang tidak mendapat pelindungan yang memadai, terutama pekerja migran yang berangkat tidak melalui jalur bukan pekerja. Yang jelas, tidak ada satupun pekerja migran yang tidak terlindungi haknya," tandas Jokowi dalam keterangan tertilis Apjati, Sabtu (28/11).

Olehnya itu, kata Jokowi, kita perlu mereformasi tehadap ekosistem pengiriman pekerja migran dan juga harus memberikan pelindungan dan pemenuhan hak pekerja migran secara maksimal, juga kesejahteraan pekerja migran dan keluarganya makin meningkat.

Menurutnya, ketrampilan, profesional dan keunggulan pekerja migran harus disiapkan sejak dini dan daya saing pekerja migran harus unggul serta bisa menjadi duta bangsa di luar negeri.

"Kementerian, badan, perusahan swasta termasuk Apjati harus menjadi bagian perubahan besar yang kita lakukan," ujar Jokowi disambut tepuk tangan meriah peserta Munas Apjati.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya