Berita

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat pembukaan Munas Apjati/Net

Politik

Buka Munas Apjati, Jokowi Tekankan Perlunya Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Pekerja Migran

SABTU, 28 NOVEMBER 2020 | 12:21 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), di Hotel Grand Mercure Bandung secara virtual, Jumat (27/11).

Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan salah satu yang jadi proritaskan saat ini adalah menciptakan lapangan kerja. Karena setiap tahun ada 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja.

Menurut Kepala Negara, tugas kita adalah membuka lapangan kerja baru seluas-luasnya di dalam dan di luar negeri.


Untuk mendorong pembukaan usaha kerja baru sebanyak-banyaknya, dengan usaha yang sama ruang kerja di luar negeri juga sangat penting.

Untuk itu, perlu digalang ruang kerja yang berkualitas yang melindungi hak-hak pekerja migran di luar negeri, dan semaksimal mungkin meningkatkan kualitas dan potensi pekerja migran.

"Masih ada pekerja migran yang tidak mendapat pelindungan yang memadai, terutama pekerja migran yang berangkat tidak melalui jalur bukan pekerja. Yang jelas, tidak ada satupun pekerja migran yang tidak terlindungi haknya," tandas Jokowi dalam keterangan tertilis Apjati, Sabtu (28/11).

Olehnya itu, kata Jokowi, kita perlu mereformasi tehadap ekosistem pengiriman pekerja migran dan juga harus memberikan pelindungan dan pemenuhan hak pekerja migran secara maksimal, juga kesejahteraan pekerja migran dan keluarganya makin meningkat.

Menurutnya, ketrampilan, profesional dan keunggulan pekerja migran harus disiapkan sejak dini dan daya saing pekerja migran harus unggul serta bisa menjadi duta bangsa di luar negeri.

"Kementerian, badan, perusahan swasta termasuk Apjati harus menjadi bagian perubahan besar yang kita lakukan," ujar Jokowi disambut tepuk tangan meriah peserta Munas Apjati.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya