Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Net
Ada ratusan Proyek Strategi Nasional (PSN) yang akan berjalan, setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) 109/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional.
Dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut ada 201 proyek dan 10 program dengan mencakup 23 sektor.
Total nilai investasi dari ratusan prpyek tersebut mencapai Rp 4.809,7 triliun. Proyek dan Program PSN tersebut memperoleh pembiayaan yang bersumber dari APBN/ APBD, BUMN, dan/atau swasta.
"Perpres Nomor 109 Tahun 2020 selain menetapkan 201 PSN, juga mencakup Pengembangan 10 PSN, yang sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional," ujar Airlangga yang dikutip Sabtu (28/11).
Mantan Menteri Perindustrian ini juga menyebutkan kriteria dasar PSN yang mencakup kesesuaian dengan RPJMN, Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang, atau diatur dalam Peraturan Khusus. Serta, mempertimbangkan kriteria strategis seperti, memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional; Keselarasan antar sektor; dan Pertimbangan distribusi proyek secara regional.
Selain itu, pertimbangan kriteria operasional juga diterapkan. Antara lain, studi kelayakan yang berkualitas; nilai investasi di atas Rp 500 miliar; penyelesaian konstruksi paling lambat di kuartal III 2024 (kecuali proyek di sektor minyak dan gas yang dapat memulai konstruksi paling lambat di kuartal III 2024), serta berperan mendukung pusat kegiatan ekonomi.
"Pemerintah telah melakukan evaluasi dengan sangat hati-hati terhadap semua Usulan PSN, dengan mempertimbangkan semua aspek dan menggunakan berbagai kriteria, baik kriteria dasar, strategis, maupun operasional," tutur Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menyatakan program-program strategis nasional tersebut memperluas ruang lingkup dari PSN sebelumnya yang hanya mencakup 3 program, menjadi 10 program.
Program tersebut lima diantaranya, pembangunan Infrastruktur Ketanagalistrikan, Program Pemerataan Ekonomi, Program Pengembangan Kawasan Perbatasan, Program Pengembangan Jalan Akses Exit Toll.
Kemudian, 5 program lainnya adalah Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), Program Pembangunan Smelter, Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate), Program Pengembangan Superhub, dan Program Percepatan Pengembangan Wilayah.
Beberapa materi pokok dan substansi pengaturan dalam Perpres 109/202 yang ditambahkan, lanjut Airlangga, ditujukan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi di daerah dan pusat bisa didorong, khususnya terkait dengan Perizinan PSN, Pemberian stimulus kepada PSN (tarif 0% untuk BPHTB atas PSN), dan PSN harus mengutamakan penciptaan lapangan kerja.
Bahkan kata Airlangga, Daftar PSN tersebut juga mendapatkan kemudahan-kemudahan lebih lanjut yang diatur dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan-peraturan turunannya.
Dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang melemahkan perekonomian nasional dan meningkatkan pengangguran, pembangunan PSN diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru.
Airlangga menyebutkan, KPPIP mengestimasikan penciptaan lapangan kerja langsung dari pekerjaan konstruksi sebanyak 878 ribu di 2021 dan 938 ribu di 2022.
“Pada 2021, kita akan melanjutkan percepatan PSN dengan target penyelesaian 38 Proyek dengan total nilai investasi sebesar Rp464,6 triliun," ungkapnya.
"Percepatan ini diharapkan dapat mendorong perekonomian melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, serta pemulihan industri dan pariwisata," demikian Airlangga Hartarto.
