Polres Malang Petakan Daerah Rawan Keterlambatan Pengiriman Logistik Pilkada

Jelang pencoblosan Pilkada Kabupaten Malang yang akan digelar 9 Desember 2020, Polres Malang telah menentukan sejumlah titik rawan keterlambatan logistik di tempat pemungutan suara (TPS).

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar menungkapkan, bahwa dalam pilkada tahun ini, bakal ada 14 TPS yang berpotensi rawan untuk mengalami keterlambatan pengiriman logistik.

Logistik yang dimaksud tersebut, terdiri dari surat suara, kotak surat suara, dan sejumlah kelengkapan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) seperti masker, face shield dan juga sarung tangan.

"Penentuan titik rawan itu, dikarenakan faktor geografis. Yang mana jalur menuju TPS yang susah dilalui kendaraan," ujar Hendri usai Apel Pasukan Pengamanan dan Simulasi Pemungutan Suara, Jumat (27/11).

"Dengan begitu, kami petakan. Seperti halnya di Kecamatan Ampelgading, yang kondisinya dekat dengan pantai (jalannya) licin sehingga susah dilalui. Sedangkan di wilayah barat itu Kecamatan Kasembon," imbuhnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim.

Masih kata Hendri, untuk mensiasati situasi tersebut Polres Malang bakal mengirimkan logistik lebih awal dari pada TPS yang tidak masuk titik rawan.

"Untuk TPS yang masuk kategori rawan, itu bakal kami dahulukan H-2 sebelum pencoblosan oleh personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas di desa terdekat. Apabila TPS lainnya, satu hari sebelum pencoblosan 9 Desember," pungkas Hendri.

Perlu diketahui, TPS sementara ini yang tercatat sekitar 4.999 TPS. Setiap TPS nantinya akan dibatasi tidak lebih dari 500 daftar pemilih tetap (DPT).