Berita

Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah/Net

Politik

DKI Hattrick Penghargaan KIP, Pengamat: Kalau Gentle, PSI Ucapkan Selamat Dong Ke Anies

JUMAT, 27 NOVEMBER 2020 | 09:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Gubernur Anies Baswedan kembali mengantarkan Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan Pemerintah Daerah Berkualifikasi Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia Tahun 2020.

Penghargaan ini merupakan ketiga kalinya yang diraih Pemprov DKI secara berturut-turut, setelah memenangkannya pada 2018 dan 2019.

Penghargaan itu diberikan dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang digelar secara daring, Rabu kemarin (25/11).


Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, mengaku tak terkejut Pemprov DKI Jakarta untuk ketiga kalinya secara beruntun meraih penghargaan Pemerintah Daerah Berkualifikasi Informatif dari KIP.

"Era Anies Baswedan, Pemprov DKI memang sudah berubah. Keterbukaan informasi publik betul-betul diterapkan. Jadi bukan sebatas lips service atau pencitraan," kata Amir saat dihubungi Kantor Berita RMOLJakarta, Jumat (27/11).

Amir berpandangan, selama dipimpin Anies, Pemprov DKI berhasil melahirkan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan dalam bidang keterbukaan informasi publik.

"Hal ini tentunya sejalan dengan peningkatan pelayanan publik dan kehadiran good governance," ujar Amir.

Di sisi lain, Amir melanjutkan, politisi PSI yang kerap menyinyiri Anies dengan menuduhnya tidak transparan bisa terbuka mata dan hatinya.

"Kalau gentleman, anak-anak PSI ucapkan selamat dong ke Anies. Berpolitik itu harus mau jujur mengakui. Jangan asal menyerang serampangan," sindir Amir.

Meski begitu, Amir mengaku memaklumi sikap yang dipertontonkan PSI terhadap Anies. Menurutnya kebijakan apa pun yang dikeluarkan Anies selalu salah bagi PSI.

"Apa pun tudingannya karena memang posisi PSI sebagai oposisi. Apa pun yang dilakukan Anies kan nggak pernah benar, apa pun yang dilakukan Anies enggak pernah betul. Ini namanya politik mengadang seperti zaman Orde Lama," ungkap Amir.

Amir pun mengingatkan, penghargaan KIP merupakan hasil kerja bersama Pemprov dengan DPRD DKI Jakarta.

"Yang namanya pemerintahan daerah itu Pemprov dan DPRD," tutup Amir.

Usai menerima penghargaan dari KIP, Anies mengatakan bahwa apresiasi ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan masyarakat untuk menghasilkan produk-produk keterbukaan informasi publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

"Alhamdulillah, tahun ini kita berhasil lagi mencetak hattrick dengan kembali memenangkan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020, lagi-lagi dari Klasifikasi Badan Publik Informatif," kata Anies.

Prestasi yang diraih tiga tahun berturut-turut ini, menurut Anies, merupakan tanggung jawab yang harus dipertahankan.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya