Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Dianggap Mengkhianati PDIP, Mantan Bupati Malang Terancam Dipecat

JUMAT, 27 NOVEMBER 2020 | 08:11 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sebagai seorang kader, sudah seharusnya mengikuti apa yang menjadi keputusan DPP partai. Ketika dianggap mbalelo, ancaman pemecatan bakal dihadapi.

Inilah yang tengah dialami mantan Bupati Malang 2 periode sekaligus kader PDI Perjuangan, Sujud Pribadi. Dia dianggap berkhianat dengan mendukung pasangan calon (Paslon) Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib dan Didik Budi Muljono (LaDub), di Pilkada Kabupaten Malang 2020.

Pasalnya, PDIP Kabupaten Malang hanya mengusung paslon Bupati dan Wakil Bupati nomer urut 1, HM. Sanusi dan Didik Gatot Subroto (SanDi).


Atas sikapnya tersebut, Sujud pun diusulkan dipecat oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP.

"Usulan pemecatan itu dari hasil rapat struktural dan usulan dari kader. Yang mana sudah sesuai mekanisme, AD/ART yang berlaku. Pak Sujud yang dibesarkan mulai kecil dari PDI Perjuangan, sekarang berkhianat menentang PDI Perjuangan," ungkap Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Malang, Darmadi, saat dihubungi Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (26/11).

Darmadi pun menegaskan, keputusan untuk memecat Sujud sebagai kader PDIP dirasa sudah sangat tepat. Sujud dianggap tidak loyal dan patuh terhadap partai serta Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

"Keputusan untuk mengusung Sanusi dan Didik adalah keputusan Bu Mega. Artinya, Pak Sujud menentang, dengan tindakan saat ini mendukung pasangan calon lain yang sudah diusung PDIP," tegasnya.

Darmadi juga menyayangkan apa yang sudah dilakukan mantan Bupati Malang tersebut. Sebagai kader, apalagi senior, Sujud semestinya tidak mengambil keputusan untuk membelot.

"Saat ini dengan berbagai bukti dan fakta, kami yakin tingkat kekaderan Pak Sujud tidak loyal dan patuh. Yakni, secara terang-terangan mendukung pasangan di luar yang diusung PDI Perjuangan. Kader PDI Perjuangan itu harus patuh dan loyal kepada partai dan Ketua Umum, Bu Mega," pungkas Darmadi.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya