Para Pejabat Kita

DUA hari yang lalu (25/11) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Edhy Prabowo (EP) menjadi tersangka kasus korupsi ekspor benih lobster.

Dengan penetapan ini, pascapembentukan KPK Desember 2003, EP menjadi menteri ketujuh yang jadi tersangka saat masih menjabat menteri atau menjadi menteri ketiga selama 6 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Saat menyaksikan penangkapan, Penulis langsung teringat dengan twit Penulis di Twitter dalam rangka hari pahlawan tahun ini. Di situ Penulis mengatakan, “Di negara-negara maju pahlawan sejati itu bertebaran dan tidak mau merugikan bangsa dan negaranya, apalagi jadi kaki tangan asing. Di negara-negara berkembang yang banyak berkeliaran itu 'pen-pen' (penjarah-pengkhianat). Semoga Pak Jokowi dan Pak Kiai Maruf Amin bisa mengusirnya jauh-jauh, minimal dari ring 1-nya.”

Untuk kasus EP, patut diduga, selain menguntungkan diri sendiri (dan keluarganya) dan sejumlah orang dari dalam dan luar partainya, ia juga menguntungkan negara lain yang justru menjadi pesaing kita dalam bisnis lobster.

Mungkin EP bukan kaki tangan asing, tapi Penulis memastikan tidak sedikit pejabat kita yang sadar atau tidak sadar menjadi kaki tangan asing. Yang sangat menyedihkan, mereka itu sampai sekarang masih bebas berkeliaran dan menjalankan pengaruhnya dari dalam dan luar kabinet.

Penulis tidak hendak membedakan koruptor kita yang pernah dan masih di bui dengan koruptor kita yang akan dibui dan bebas merdeka hingga akhir hayat. Bagi Penulis, semua mereka adalah penjarah dan pengkhianat (“pen-pen”).

Istilah “pen-pen” yang Penulis gunakan ini tentu diinspirasi dari istilah Rizal Ramli (peng-peng), meski dengan nuansa dan muatan yang sama sekali lain.
Dalam twit Penulis menyebut, di negara-negara maju pahlawan sejati bertebaran. Mengapa di sana bertebaran dan di sini berkeliaran di ring 1 Presiden Joko Widodo?

Jawabannya ada pada empat dari lima hierarki kebutuhan Maslow (fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri). Kebanyakan pejabat kita, meski sudah kaya raya, tidak peduli soal raihan kepahlawan sejati, ia hanya peduli dua kebutuhan pertama Maslow (fisiologis dan rasa aman), sedangkan kebanyakan pejabat di negara-negara maju mengejar dua kebutuhan Maslow yang teratas (penghargaan dan aktualisasi diri).

Dalam bahasa yang sederhana, kebanyakan pejabat kita mengejar “gading”, sedangkan kebanyakan pejabat di negeri asing berjuang untuk meraih nama baik. Dalam istilah yang lain, umumnya pejabat kita menomorsatukan kebutuhan raga, sementara pejabat mereka mati-matian meraih kebutuhan jiwanya yang haus pada penghargaan sejati dan aktualisasi diri yang mereka peroleh dengan keringat dan bahkan darahnya demi kemajuan rakyatnya.

Saat menyebutkan soal kebutuhan “jiwa dan raga”, Penulis langsung ingat dengan empat kata dalam syair lagu “Indonesia Raya” yang dikarang oleh Wage Rudolf Supratman, yakni “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya”.

Menurut beliau, seorang visioner yang luar biasa itu, cara paling efektif untuk melawan penjajah (asing dan bangsa sendiri) adalah membangun jiwa rakyatnya lebih dulu ketimbang membangun raganya. Menurut Penulis, ini senada dengan upaya “merevolusi mental” bangsa kita, terutama “merevolusi mental” para pejabat kita.

Penetapan EP menjadi tersangka menjadi momentum yang luar biasa yang harus diambil oleh Presiden Jokowi untuk mengocok ulang kabinetnya. Ini bisa menjadi “legacy” buat bangsanya yang haus pada sepak terjang pahlawan sejatinya yang jumlahnya sekarang meski tidak bertebaran, tetap masih cukup banyak. Sama seperti Presiden Joko Widodo, mereka ini ingin meraih jabatan bukan untuk memperoleh gading, tetapi meninggalkan nama baik.

Penulis berkeyakinan, demi rakyat, Presiden Jokowi, bukan hanya mengganti satu nama, tetapi menaruh banyak nama baru dalam kabinet (bisa saja orangnya merupakan stok baru, tetapi bisa juga stok lama), termasuk yang namanya ada dalam tulisan ini.

Bila seperti itu, Presiden Jokowi bukan hanya telah selesai dengan (sakit hati) dirinya (karena kritikan tajam yang membangun), tetapi juga telah selesai dengan partai dan para “pen-pen“.

Sebagaimana Penulis katakan dalam twit di atas, inilah saatnya Presiden (sebagai dalang, bukan wayang) bersama Wakil Presiden berani menyingkirkan dari “ring 1-nya” para “pen-pen” yang cenderung menjalankan politik dua kaki, termasuk sejumlah generasi milenial di sana yang bukan tidak mungkin adalah kaki tangan asing.

Caranya? Sederhana: pilihlah orang yang memiliki loyalitas tunggal, yakni mereka yang setia kepada Tuhan (dan rakyat Indonesia) hingga akhir hayat, bukan kepada mamon.

Kalau itu terjadi, EP menjadi orang terakhir yang menjadi tersangka KPK di masa pemerintahan Presiden Jokowi.  Dengan demikian, “legacy” Presiden Jokowi bukan hanya kabinet yang bersih (bukan karena raganya berbaju putih, melainkan lantaran jiwanya memang bening).

Sudah barang tentu, warisan Presiden Jokowi yang didambakan seluruh rakyatnya adalah kemajuan jiwa dan raga bangsanya di tengah hantaman badai pandemi Covid-19. Insya Allah, itu terjadi lantaran orang-orang di ring 1-nya berisi orang yang tidak hanya pintar mengkritisi, tetapi cerdas memberi solusi dengan rupa-rupa kebijakan yang kelak menjadi fondasi bagi pemimpin berikutnya.

Henrykus Sihaloho
Dosen dan loyalis Presiden Jokowi