Berita

Andreau Pribadi Misata, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan/Net

Hukum

Dua Tersangka Masih Berkeliaran, Ini Peran Stafsus Menteri KKP Andreau Pribadi Misata

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020 | 12:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dua dari tujuh tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 belum ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keduanya adalah, Andreau Pribadi Misata (APM) selaku staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan Amiril Mukminin (AM).

KPK pun mengimbau agar kedua tersangka tersebut untuk dapat segera menyerahkan diri ke KPK.


"Dua orang tersangka saat ini belum dilakukan penahanan dan KPK mengimbau kepada dua tersangka yaitu APM dan AM untuk dapat segera menyerahkan diri ke KPK," ujar Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango di Gedung Penunjang Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam (25/11).

Lalu, bagaiman peran kedua tersangka tersebut?

Nawawi menjelaskan, bahwa Stafsus Menteri KP, Andreau Pribadi Misata ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) bersama tersangka Safri (SAF) yang juga Stafsus Menteri KP yang menjadi wakilnya untuk memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur.

Keduanya ditugaskan oleh Edhy Prabowo sesuai dengan Surat Keputusan nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Due Diligence pada 14 Mei 2020.

Selanjutnya, pada Oktober 2020, tersangka Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) bertemu dengan Safri di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK (Aero Citra Kargo) dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor yang merupakan kesepakatan antara AM dengan APS  dan SWD (Siswadi)," jelas Nawawi.

Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT Dua Putra Perkasa diduga mentransfer uang sebesar Rp 731.573.564 ke rekening PT Aero Citra Kargo.

PT Dua Putra Perkasa pun mendapatkan izin sebanyak 10 kali pengirimanan ekspor benur menggunakan perusahaan PT Aero Citra Kargo sesuai arahan Menteri Edhy Prabowo.

Pemegang PT Aero Citra Kargo kata Nawawi, terdiri dari Amri (AMR) dan Ahmad Bahtiar (ABT) yang diduga merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo serta Yudi Surya Atmaja (YSA).

Dari uang yang masuk ke rekening PT Aero Citra Kargo yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benur, ditarik dan masuk ke rekening Amri dan Ahmad Bahtiar masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar.

Selanjutnya pada 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening Ahmad Bahtiar ke rekening tersangka Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Edhy Prabowo sebesar Rp 3,4 miliar untuk keperluan Edhy dan istrinya, Iis Rosyati Dewi, Safri dan Andreau Pribadi Misata.

Kemudian pada Mei 2020, Edhy diduga menerima uang 100 ribu dolar AS dari Suharjito melalui Safri dan Amiril Mukminin.

Pada Agustus 2020, Safri dan Andreau Pribadi Misata menerima uang Rp 436 juta dari Ainul Faqih.

Populer

Gagal Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi, Dirtipidum Kalah Telak

Rabu, 09 Juli 2025 | 17:57

Alumni UGM Bergerak Ultimatum Rektor dan Dekan Pamerkan Ijazah Jokowi

Jumat, 04 Juli 2025 | 19:20

Alasan Jokowi Tak Hadir Gelar Perkara Khusus Ijazah Palsu di Bareskrim

Rabu, 09 Juli 2025 | 14:02

Pemecatan Beathor di BP Taskin Pertegas Kepalsuan Ijazah Jokowi

Minggu, 06 Juli 2025 | 10:01

Usai Ungkap Ijazah Jokowi Cetakan Pasar Pramuka, Beathor Diberhentikan BP Taskin

Kamis, 03 Juli 2025 | 13:13

Beathor Akui Pernah Kagumi Jokowi, Kini Dipecat Usai Ungkap Dugaan Ijazah Palsu

Jumat, 04 Juli 2025 | 17:46

Jika Dimakzulkan, Siapa yang Gantikan Gibran?

Jumat, 04 Juli 2025 | 14:01

UPDATE

Polisi Cokok Tiga Pengedar Sabu Jaringan Sumatera, Barbuk 11 Kg!

Sabtu, 12 Juli 2025 | 09:21

Tekad Besar Ole Romeny Berujung Cedera, Persiapan Timnas Terganggu

Sabtu, 12 Juli 2025 | 08:51

Jadi Lumbung Suara Prabowo, NTB Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen

Sabtu, 12 Juli 2025 | 08:38

Kopdes Merah Putih Ok tapi Hindari Bahaya Populisme

Sabtu, 12 Juli 2025 | 07:31

Media Kritis dan Konstruktif Kunci Demokrasi Sehat

Sabtu, 12 Juli 2025 | 07:13

RSUD Tak Boleh Setengah Hati Layani Pasien BPJS

Sabtu, 12 Juli 2025 | 06:49

KPK Harus Larang Tahanan Pakai Penutup Wajah

Sabtu, 12 Juli 2025 | 06:02

Sistem Verifikasi Mitra Dapur Mandiri MBG Diduga Rawan Manipulasi

Sabtu, 12 Juli 2025 | 05:59

Soal Penerima Bansos Main Judol, Muzani Harap Masyarakat Diedukasi

Sabtu, 12 Juli 2025 | 05:33

Aneh, Mahasiswa Tak Peduli Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 12 Juli 2025 | 05:23

Selengkapnya