KPK Buka Kemungkinan Panggil Daftar Perusahaan Pengekspor Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali mendata jumlah perusahaan yang mendapatkan izin ekpor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hal tersebut berkenaan dengan pengungkapan kasus dugaan suap izin ekspor benur yang berujung penetapan tersangka kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo beserta enam orang lainnya.

"Ada beberapa perusahaan yang sudah mendapatkan izin, nanti akan kita list berapa sebenarnya yang mendapatkan izin dari proses ini," ujar Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung Penunjang Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam (25/11).

KPK juga akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara tersebut.

"Pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait tentunya akan kita lihat dari materi yang kita miliki. Siapa pun nanti yang terkait akan kami panggil. Karena memang masih banyak pihak-pihak, baik mungkinkah dari internal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun pihak-pihak lain eksternal yang terlibat dalam kasus ini," pungkasnya.

Berdasarkan data yang diterima redaksi, setidaknya ada sebanyak 61 perusahaan yang diduga penerima izin ekspor benih lobster. Data tersebut tercantum nomor B.21678/DJPT/PI.130.D1/XI/2020 tanggal 12 November 2020.

Kebijakan ekspor benih lobster yang dilakukan Menteri Edhy memang menjadi kontroversi sejak awal perubahan Peraturan Menteri KP 56/2016 era Susi Pudjiastuti. Terlebih dalam data perusahaan yang mendapat izin ekspor lobster terafiliasi dengan politisi Gerindra, parpol yang menaungi Edhy Prabowo.

Seperti PT Royal Samudera Nusantara terncantum nama Ahmad Bahtiar Sebayang sebagai komisaris utama. Ia merupakan Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, organisasi sayap Gerindra, serta beberapa lainnya.