Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri terus mendalami laporan dugaan jual beli ijazah Strata Satu (SI) gelar Sarjana Hukum Bupati Lahat Cik Ujang.
"Ya pastilah (didalami)," ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Kasubdit IV/Poldok) Kombes Agus Hermawan saat dihubungi wartawan, Rabu (25/11).
Menurut Agus, setiap laporan yang disampaikan masyarakat pasti ditindaklanjuti dan dianalisis. Sebab, hal tersebut sangat penting untuk menegakkan keadilan. Apalagi, sudah ada beberapa orang saksi yang sudah diperiksa penyidik terkait kasus tersebut.
"Nanti saya cek dulu (nama-nama yang sudah diperiksa) ya. Tunggu dulu. Saya lagi ujian dua hari ini," katanya.
Sebagai pihak terlapor, Cik Ujang kemungkinan juga bakal diperiksa. Namun, lanjut Agus, pemeriksaan Cik Ujang tergantung hasil pendalaman dan analisis penyidik. "Lihat dulu nanti," tambah Agus singkat.
Penyidik sebelumnya penyidik memeriksa dua orang pelapor terkait dugaan kasus jual beli ijazah Cik Ujang tersebut. Dua orang yang diperiksa tersebut adalah Ketua Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Bambang Irawan dan Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Palembang, Adi Bedman.
Mereka diperiksa pada Selasa (17/11) lalu selama kurang lebih 3 jam dan dicecar sekitar 12 pertanyaan. Bambang Irawan mengaku menyerahkan satu dokumen tambahan pada saat dirinya diperiksa penyidik. Dengan penambahan satu dokumen tersebut, kata Bambang, maka total dokumen barang bukti yang dilampirkan dan diberikan kepada penyidik sebanyak 21 dokumen.
"Kami juga melampirkan 21 bukti, satu buktinya itu mengenai Tanda tangan Cik Ujang sebagai Bupati Lahat," kata Bambang kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan.
Dugaan jual beli ijazah Cik Ujang ini awalnya dilaporkan sejumlah organisasi aktivis mahasiswa, Rabu (4/11). Mereka tergabung dalam Organisasi Kepemudaan Sumatera Selatan Bersatu (OKSB).
