Berita

Direktur Eksekutif Indopolling Network, Wempy Hadir/RMOL

Politik

OTT KPK Pada Edhy Prabowo Akan Ubah Peta Koalisi Jokowi

RABU, 25 NOVEMBER 2020 | 17:48 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Buntut penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diprediksi akan mengubah peta politik koalisi pemerintahan Joko Widodo.

Demikian analisa Direktur Eksekutif Indopolling Network Wempy Hadir merespons peristiawa oeprasi tangkap tangan Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) Rabu dini hari (25/11).

Menurut Wempy, Edhy Prabowo adalah sosok politisi yang bukan sembarangan. Sepengatuan Wempy, Orang nomor satu di KKP itu adalah orang dekat Prabowo Subianto yang telah mendampingi mantan Danjen Kopassus selama puluhan tahun.


"Menteri Edhy bukan orang sembarangan. Dia merupakan kader utama Partai Gerindra Selain itu, secara emosional, Prabowo punya kedekatan yang kuat dengan Edhy. Prabowo kehilangan kader terbaiknya," demikian kata Wempy saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/11).

Lebih lanjut dalam analisa Wempy, buntut OTT pada orang dekat Prabowo akan berdampak pada relasi politik Ketum Partai Gerindra itu dengan Joko Widodo.

Jika Prabowo menyatakan dukungan pada Jokowi, maka kedua orang yang pernah bersaing merebut kursi RI 1 itu akan tetap bisa duduk bersama dalam menjalankan kerja pemerintahan.

Wempy menilai, jika sesaat OTT pada Edhy Prabowo seluruh kader justru menyerang Jokowi, maka akan ada dampa politis dari relasi politik antara Jokowi dan Partai Gerindra akan berubah.

"Dampak jangka panjang adalah bisa merubah peta Pilpres 2024. Bisa saja Jokowi berbeda pandangan dengan Prabowo dalam Pilpres 2024. Tapi masih terlalu dini sebenarnya untuk kita tarik ke Pilpres 2024," demikian kata Wempy.

Usai diamankan dari Bandara Soekarno Hatta bersama belasan orang lainnya, saat ini Edhy Prabowo masih menjalani pemeriksaan intenstif oleh penyidik KPK.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya