Berita

Aksi protes di Thailand/Net

Dunia

Banyak Aktivis Ditangkap Karena Kritik Kerajaan, Kelompok HAM Tegur Pemerintah Thailand

RABU, 25 NOVEMBER 2020 | 13:25 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Komunitas internasional mulai memberikan perhatian yang lebih terhadap aksi protes besar-besaran yang terjadi di Thailand selama kurang lebih empat bulan terakhir.

Kelompok hak asasi manusia internasional, Clooney Foundation for Justice, pada Rabu (25/11) mengkritik pemerintah Thailand karena berupaya menghukum mereka yang menghina monarki.

"Tidak ada yang boleh ditangkap atau dipenjara hanya karena mengkritik pejabat publik atau sistem pemerintahan," kata pengacara HAM, Amal Clooney, seperti dikutip Reuters. '


Sumber polisi mengungkap, sebanyak 15 pemimpin protes telah ditangkap dan didakwa dengan lese majeste dalam aksi demo pada September dan Oktober, di mana mereka mengkritik perilaku, gaya hidup, dan pengeluaran kerajaan.

Federasi Internasional untuk HAM yang berbasis di Paris mengatakan, hukum lese majeste tidak boleh digunakan untuk mengkriminalisasi para pemimpin dan peserta protes pro-demokrasi.

Menanggapi pernyataan tersebut, pemerintah mengatakan kebebasan berekspresi tetap harus dilakukan dengan berhati-hati.

"Pemerintah berpikiran terbuka terhadap hak dan kebebasan meskipun banyak pendapat tidak hati-hati yang menyinggung mayoritas. Pemerintah harus menggunakan kewenangan resminya," ujar jurubicara pemerintah Rachada Dhnadirek.

Sejak Juli, Thailand dilanda gelombang protes di mana puluhan ribu pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, reformasi monarki, hingga amandemen konstitusi.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya