Berita

Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan/Net

Dunia

Muncul Rumor Pakistan Akan Akui Israel, Kemlu: Kami Teguh Dukung Palestina

RABU, 25 NOVEMBER 2020 | 10:46 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Pakistan menolak adanya rumor yang menyatakan bahwa Islamabad akan mengakui Israel.

Mengutip pernyataan Perdana Menteri Imran Khan, Kementerian Luar Negeri Pakistan pada Selasa (24/11) menegaskan posisi Islamabad dalam hal konflik Palestina dan Israel sudah jelas.

"Perdana Menteri telah menjelaskan bahwa kecuali penyelesaian yang adil atas masalah Palestina yang memuaskan rakyatnya, Pakistan tidak dapat mengakui Israel," tegas kementerian, seperti dikutip Anadolu Agency.


"Pakistan dengan teguh mendukung hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri. Untuk perdamaian yang adil dan abadi, sangat penting untuk memiliki solusi dua negara," lanjut kementerian.

Solusi dua negara yang dirujuk oleh kementerian sendiri sesuai dengan resolusi PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang menyatakan Palestina yang merdeka memiliki wilayah sebelum 1967 dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.

Spekulasi Pakistan akan mengakui Israel muncul di tengah laporan dugaan adanya tekanan dari Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi kepada Islamabad untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Tel Aviv.

Dalam wawancara pada awal bulan ini, Khan mengungkap ia telah mendapat tekanan dari beberapa negara sahabat untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Meskipun dia tidak menyebutkan nama negara yang dimaksud, namun banyak pihak yang percaya bahwa Khan merujuk pada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Pasalnya Khan mengisyaratkan Pakistan memiliki ketergantungan ekonomi dengan negara-negara yang dimaksud.  

"Ada hal-hal yang tidak bisa kami katakan. Kami memiliki hubungan baik dengan mereka," jawab Khan ketika ditanya negara yang dimaksud.

Dalam beberapa waktu terakhir, dengan bantuan AS, Israel tengah gencar melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara Muslim. Beberapa negara yang baru melakukan normalisasi adalah UEA, Bahrain, dan Sudan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya