Berita

Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan/Net

Dunia

Muncul Rumor Pakistan Akan Akui Israel, Kemlu: Kami Teguh Dukung Palestina

RABU, 25 NOVEMBER 2020 | 10:46 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Pakistan menolak adanya rumor yang menyatakan bahwa Islamabad akan mengakui Israel.

Mengutip pernyataan Perdana Menteri Imran Khan, Kementerian Luar Negeri Pakistan pada Selasa (24/11) menegaskan posisi Islamabad dalam hal konflik Palestina dan Israel sudah jelas.

"Perdana Menteri telah menjelaskan bahwa kecuali penyelesaian yang adil atas masalah Palestina yang memuaskan rakyatnya, Pakistan tidak dapat mengakui Israel," tegas kementerian, seperti dikutip Anadolu Agency.


"Pakistan dengan teguh mendukung hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri. Untuk perdamaian yang adil dan abadi, sangat penting untuk memiliki solusi dua negara," lanjut kementerian.

Solusi dua negara yang dirujuk oleh kementerian sendiri sesuai dengan resolusi PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang menyatakan Palestina yang merdeka memiliki wilayah sebelum 1967 dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.

Spekulasi Pakistan akan mengakui Israel muncul di tengah laporan dugaan adanya tekanan dari Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi kepada Islamabad untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Tel Aviv.

Dalam wawancara pada awal bulan ini, Khan mengungkap ia telah mendapat tekanan dari beberapa negara sahabat untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Meskipun dia tidak menyebutkan nama negara yang dimaksud, namun banyak pihak yang percaya bahwa Khan merujuk pada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Pasalnya Khan mengisyaratkan Pakistan memiliki ketergantungan ekonomi dengan negara-negara yang dimaksud.  

"Ada hal-hal yang tidak bisa kami katakan. Kami memiliki hubungan baik dengan mereka," jawab Khan ketika ditanya negara yang dimaksud.

Dalam beberapa waktu terakhir, dengan bantuan AS, Israel tengah gencar melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara Muslim. Beberapa negara yang baru melakukan normalisasi adalah UEA, Bahrain, dan Sudan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya