Berita

Habib Rizieq Shihab harus dirangkul pemerintah untuk membantu keluar dari krisis ekonomi/Net

Politik

Gandeng Habib Rizieq Bisa Jadi Cara Pemerintah Keluar Dari Krisis Ekonomi

RABU, 25 NOVEMBER 2020 | 10:12 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Negara bisa keluar dari krisis ekonomi jika pemerintahan Presiden Joko Widodo menggandeng Habib Rizieq Shihab untuk dijadikan gerakan kerakyatan yang mendukung pemerintah.

Begitu yang disampaikan pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal "Kekosongan Kepemimpinan".

"Saya kira pernyataan JK tepat sekali, karena ada kebuntuan aspirasi yang disampaikan rakyat kepada penguasa," ujar Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/11).


Karena, saat ini semakin banyak problem yang dihadapi rakyat Indonesia. Mulai dari problem sosial, ekonomi, politik, hukum, dan lainnya yang tidak mendapatkan jalan keluar dengan baik.

"Akhirnya masyarakat mengaspirasikan kepada pihak lain selain negara, untuk mengadukan kepada HRS," lanjut Saiful.

Saiful pun menilai, pemerintah sebaiknya introspeksi diri dengan munculnya fenomena Habib Rizieq yang mendapat dukungan rakyat.

"Bukan malah dilawan, tapi justru dirangkul untuk kehidupan kenegaraan yang lebih baik. Lebih banyak ruginya dan kurang baik apabila seakan negara memusuhi HRS," terang Saiful.

"Kalau saja HRS bisa dijadikan gerakan kerakyatan yang mendukung pemerintah untuk keluar dari jurang resesi, saya kira bukan main kekuatan Negara bisa keluar dari krisis ekonomi. Apa untungnya sih memperlakukan HRS seperti saat ini? Justru malah banyak mudharatnya daripada untungnya," pungkasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya