Berita

Habib Rizieq Shihab harus dirangkul pemerintah untuk membantu keluar dari krisis ekonomi/Net

Politik

Gandeng Habib Rizieq Bisa Jadi Cara Pemerintah Keluar Dari Krisis Ekonomi

RABU, 25 NOVEMBER 2020 | 10:12 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Negara bisa keluar dari krisis ekonomi jika pemerintahan Presiden Joko Widodo menggandeng Habib Rizieq Shihab untuk dijadikan gerakan kerakyatan yang mendukung pemerintah.

Begitu yang disampaikan pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal "Kekosongan Kepemimpinan".

"Saya kira pernyataan JK tepat sekali, karena ada kebuntuan aspirasi yang disampaikan rakyat kepada penguasa," ujar Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/11).


Karena, saat ini semakin banyak problem yang dihadapi rakyat Indonesia. Mulai dari problem sosial, ekonomi, politik, hukum, dan lainnya yang tidak mendapatkan jalan keluar dengan baik.

"Akhirnya masyarakat mengaspirasikan kepada pihak lain selain negara, untuk mengadukan kepada HRS," lanjut Saiful.

Saiful pun menilai, pemerintah sebaiknya introspeksi diri dengan munculnya fenomena Habib Rizieq yang mendapat dukungan rakyat.

"Bukan malah dilawan, tapi justru dirangkul untuk kehidupan kenegaraan yang lebih baik. Lebih banyak ruginya dan kurang baik apabila seakan negara memusuhi HRS," terang Saiful.

"Kalau saja HRS bisa dijadikan gerakan kerakyatan yang mendukung pemerintah untuk keluar dari jurang resesi, saya kira bukan main kekuatan Negara bisa keluar dari krisis ekonomi. Apa untungnya sih memperlakukan HRS seperti saat ini? Justru malah banyak mudharatnya daripada untungnya," pungkasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya