Berita

Mantan Pangdam Jaya dan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso/Net

Politik

Soal Penurunan Baliho HRS, Begini Respons Mantan Pangdam Jaya

SELASA, 24 NOVEMBER 2020 | 11:09 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengerahan prajurit TNI untuk mencopot baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS), diduga lantaran instansi terkait (Satpol PP) yang berwenang atas tugas tersebut mengalami sejumlah kesulitan.

Begitu asumsi yang disampaikan mantan Panglima Kodam Jaya tahun 1996, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, saat menjadi narasumber dalam diskusi di stasiun televisi TVOne, Senin (23/11).

Menurut pria yang akrab disapa Bang Yos ini, jika sudah mengerahkan pasukan khusus artinya ada tugas yang tidak bisa diselesaikan oleh satuan lain.


"Pasukan khusus Kopassus itu barang-barang amat mahal. Itu hanya ditugaskan kepada sebuah sasaran yang niscaya ini tidak bisa dilakukan oleh satuan lain itu," jelas Sutiyoso seperti dikutip Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (24/11).

Namun demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai, penerjunan pasukan khusus saat ini belum diperlukan karena keadaan tidak genting.

"Saya kira belum segenting itu. Tindakan apapun harus terukur jangan berlebihan," sambungnya.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini juga tidak mau menyalahkan panglima maupun prajurit TNI. Sebab segala sesuatu yang dikerjakan pasti atas perintah atasan.

"Bagaimanapun bila panglima (Kodam Jaya) dapat perintah dari atas dia susah juga. Tetapi menurut saya, sekali lagi, TNI itu maju pada saat-saat terakhir sebagai senjata pamungkas kalau yang lain sudah tidak bisa lagi," tegasnya.

"Karena intinya tentara itu diharapkan untuk menghadapi musuh dari luar maupun dari dalam misalnya separatis, teroris, nah itu baru (diturunkan)," demikian Sutiyoso.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya