Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Gaduh Soal Habib Rizieq Shihab, Baranusa: Pengalihan Isu Untuk Tutupi Kegagalan Jokowi

SELASA, 24 NOVEMBER 2020 | 11:08 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gaduhnya persoalan kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) setelah kembali ke Indonesia dinilai dijadikan pengalihan isu oleh pemerintahan Joko Widodo.

Begitu yang disampaikan oleh kelompok relawan Jokowi yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) merespons polemik yang terus terjadi mengenai Habib Rizieq Shihab.

Ketua Umum Baranusa, Adi Kurniawan mengatakan, kegaduhan persoalan Habib Rizieq dianggapnya sebagai pengalihan beberapa isu yang dilakukan pemerintah.


Diantaranya, pengalihan isu soal penanganan Covid-19 yang dianggap hingga saat ini tak kunjung jelas meskipun anggaran penanganan begitu besar dan telah digelontorkan.

"Soal krisis ekonomi yang berujung resesi ekonomi juga bisa jadi pengalihan isu dari persoalan HRS. Ini dilakukan untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam menangani hal tersebut," ujar Adi Kurniawan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/11).

Selain itu kata Adi, persoalan Habib Rizieq juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menghadapi kelompok yang berseberangan.

Adi pun menilai, kemungkinan terjadinya chaos bisa terjadi jika kegaduhan terus berlanjut mengingat kondisi semakin tak terkendali. Ditambah, kebijakan pemerintah yang semakin tidak pro rakyat.

Menurut Adi, seharusnya dalam situasi seperti ini pemerintah mengeluarkan kebijakan politik yang merangkul semua pihak yang bersebarangan.

Kata Adi, pihak itu termasuk kelompok Habib Rizieq. Dengan demikian kebutuhan negara saat ini perlu kerjasama semua pihak dapat berjalan secara efektif.

"Untuk mengeluarkan Indonesia dari resesi ekonomi dan pandemi Covid-19. Sebab kondisi rakyat hari ini sudah semakin lapar jangan sampai lapar yang dialami rakyat ini berujung pada kemarahan sehingga memicu gejolak sosial dan politik," pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya