Gaduhnya persoalan kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) setelah kembali ke Indonesia dinilai dijadikan pengalihan isu oleh pemerintahan Joko Widodo.
Begitu yang disampaikan oleh kelompok relawan Jokowi yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) merespons polemik yang terus terjadi mengenai Habib Rizieq Shihab.
Ketua Umum Baranusa, Adi Kurniawan mengatakan, kegaduhan persoalan Habib Rizieq dianggapnya sebagai pengalihan beberapa isu yang dilakukan pemerintah.
Diantaranya, pengalihan isu soal penanganan Covid-19 yang dianggap hingga saat ini tak kunjung jelas meskipun anggaran penanganan begitu besar dan telah digelontorkan.
"Soal krisis ekonomi yang berujung resesi ekonomi juga bisa jadi pengalihan isu dari persoalan HRS. Ini dilakukan untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam menangani hal tersebut," ujar Adi Kurniawan kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/11).
Selain itu kata Adi, persoalan Habib Rizieq juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menghadapi kelompok yang berseberangan.
Adi pun menilai, kemungkinan terjadinya chaos bisa terjadi jika kegaduhan terus berlanjut mengingat kondisi semakin tak terkendali. Ditambah, kebijakan pemerintah yang semakin tidak pro rakyat.
Menurut Adi, seharusnya dalam situasi seperti ini pemerintah mengeluarkan kebijakan politik yang merangkul semua pihak yang bersebarangan.
Kata Adi, pihak itu termasuk kelompok Habib Rizieq. Dengan demikian kebutuhan negara saat ini perlu kerjasama semua pihak dapat berjalan secara efektif.
"Untuk mengeluarkan Indonesia dari resesi ekonomi dan pandemi Covid-19. Sebab kondisi rakyat hari ini sudah semakin lapar jangan sampai lapar yang dialami rakyat ini berujung pada kemarahan sehingga memicu gejolak sosial dan politik," pungkasnya.
