Berita

Paslon Bobby-Aulia mendapat kritikan karena menyebut Cina sebagai salah satu suku di Indonesia/Net

Politik

Bobby Nasution Katakan 'Cina', Etnis Tionghoa Medan Merasa Tersakiti

SENIN, 23 NOVEMBER 2020 | 14:23 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sebuah blunder dilakukan calon Walikota Medan, Bobby Nasution, saat menjalani debat kandidat kedua Pilkada Medan 2020.

Bahkan dia dinilai gagal menjaga kemajemukan di Kota Medan. Pasalnya, Bobby menyebutkan Cina sebagai salah satu etnis yang ada di Kota Medan.

Padahal, istilah Cina ini sejak masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sudah diganti menjadi etnis Tionghoa.


Ketersinggungan ini disampaikan oleh Ketua Solidaritas Indonesia Tionghoa Demokrat (Solid) Kota Medan, Agus Salim.

"Saya secara pribadi sebagai etnis Tionghoa merasa sangat tersakiti dengan adanya kata kata Cina. Sebab, sejak ada undang-undang dan sudah ada Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2014, bahwa Cina sudah diganti dengan Tionghoa," tegas Agus, Minggu (22/11).

"Nah, dengan adanya dikatakan Cina lagi, kita merasa didiskriminasi kembali. Padahal, istilah Cina ini sudah diganti di masa kepemimpinan Pak SBY," terangnya, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Hal senada juga disampaikan Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain Hutajulu. Seperti yang diutarakan Agus Salim, Herri juga menyebut, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2014 yang dikeluarkan di zaman kepemimpinan SBY dan mengganti istilah Cina menjadi Tionghoa.

"Jadi Cina itu adalah nama suatu negara, kemudian sukunya adalah Tionghoa. Jadi mereka ini adalah warga negara Indonesia yang sudah lama di Indonesia, mereka itu adalah suku Tionghoa, karena sama dengan suku Batak, suku Jawa dan sebagainya. Bukan Cina. Jadi itulah yang membuat teman-teman yang ada di Kota Medan yang menanggapi debat publik itu khususnya Tionghoa, mereka merasa sakit kali, karena mereka adalah sudah warga negara Indonesia, suku Tionghoa," jelas Herri.

"Jadi ini yang harus dipahami dan mereka ini juga yang sama-sama membangun Indonesia. Jadi istilah Cina itu tidak ada lagi, sudah dicabut sejak 2014 di zaman Pak SBY menjadi suku ataupun etnis Tionghoa dan berlaku sampai sekarang," sambungnya.

Untuk itu, Herri berharap, jika nanti terpilih, Akhyar-Salman bisa dapat terus menjaga kebersamaan di Kota Medan.

"Kita harapkan nantinya di kepemimpinan (calon) Walikota Akhyar-Salman, supaya tetap ini dijaga, yang namanya keharmonisan beragama dan juga keharmonisan suku. Di mana, Medan adalah kota yang majemuk, tidak boleh menyinggung satu sama lain, di sini tidak ada warga negara 2, warga negara adalah 1," tegasnya.

Dalam debat kadidat kedua Pilkada Medan di Grand Mercure Hotel, Sabtu malam (21/11), calon Walikota Medan, Bobby Nasution, menyinggung kata Cina saat moderator menanyakan bagaimana cara Bobby-Aulia untuk menjalankan visi misi mewujudkan Medan yang kondusif, mengingat Medan adalah kota yang plural.

"Etnis budaya yang ada di Kota Medan harus menjadi sektor utama dari kebudayaan atau pariwisata yang ada di Kota Medan. Banyak sekali, etnis Melayu, Minang, Batak, Mandailing, India, Cina, Jawa, ini sangat banyak. Dan ini harus ada rumah rumah bagi mereka, kawasan kawasan yang akan menjadikan sektor wisata," ucap Bobby.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya