Berita

China akan memperkenalkan kebijakan untuk mendorong kelahiran/Net

Dunia

Setelah Longgarkan Kebijakan Satu Anak, China Dorong Warganya Meningkatkan Angka Kelahiran

SENIN, 23 NOVEMBER 2020 | 09:35 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kebijakan satu anak di China saat ini harus sudah dibuang karena pemerintah mendorong lebih banyak kelahiran untuk mengatasi populasi lansia.

Pemerintah China berencana untuk memasukkan langkah-langkah baru yang dapat mendorong kelahiran untuk rencana lima tahunnya, mulai 2021 hingga 2025.

Wakil Presiden Asosiasi Penduduk China, Yuan Xin mengatakan, pemerintah akan memberikan dukungan keuangan dan kebijakan untuk mendorong pasangan memiliki lebih banyak anak.


"Kebijakan kependudukan yang lebih inklusif akan diperkenalkan untuk meningkatkan kesuburan, kualitas tenaga kerja, dan struktur penduduk," kata Yuan kepada China Daily, seperti dikutip CNA, Senin (23/11).

Para ahli demografi menyebut, China memiliki 254 juta warga negara yang berusia lebih dari 60 tahun. Itu adalah 18,1 persen dari populasi.

Angka tersebut juga akan meningkat menjadi 300 juta pada 2025 dan 400 juta pada 2035.

Tingginya populasi lansia di China akan menjadi tekanan besar bagi fasilitas kesehatan negara dan sistem perawatan sosial.

Dengan tren kelahiran saat ini, jumlah penduduk usia produktif di China juga dapat menurun hingga 200 juta pada 2050.

"Untuk mengatasi populasi yang menua, langkah-langkah mendesak diperlukan untuk mereformasi kebijakan keluarga berencana dan membebaskan kelahiran," kata pakar di Akademi Ilmu Sosial China, Zheng Bingwen.

China sendiri memperkenalkan kebijakan satu China pada 1978 untuk mengurangi kemiskinan.

Tetapi pada 2016, China mulai melonggarkan kebijakan tersebut dan mengizinkan pasangan untuk memiliki dua anak karena kurangnya angkatan kerja.

Meskipun sudah dilonggarkan, angka kelahiran di China terus turun. Jumlah kelahiran per 1.000 orang di China turun ke rekor terendah pada 2019, yaitu 10,48.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya