Berita

China akan memperkenalkan kebijakan untuk mendorong kelahiran/Net

Dunia

Setelah Longgarkan Kebijakan Satu Anak, China Dorong Warganya Meningkatkan Angka Kelahiran

SENIN, 23 NOVEMBER 2020 | 09:35 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kebijakan satu anak di China saat ini harus sudah dibuang karena pemerintah mendorong lebih banyak kelahiran untuk mengatasi populasi lansia.

Pemerintah China berencana untuk memasukkan langkah-langkah baru yang dapat mendorong kelahiran untuk rencana lima tahunnya, mulai 2021 hingga 2025.

Wakil Presiden Asosiasi Penduduk China, Yuan Xin mengatakan, pemerintah akan memberikan dukungan keuangan dan kebijakan untuk mendorong pasangan memiliki lebih banyak anak.


"Kebijakan kependudukan yang lebih inklusif akan diperkenalkan untuk meningkatkan kesuburan, kualitas tenaga kerja, dan struktur penduduk," kata Yuan kepada China Daily, seperti dikutip CNA, Senin (23/11).

Para ahli demografi menyebut, China memiliki 254 juta warga negara yang berusia lebih dari 60 tahun. Itu adalah 18,1 persen dari populasi.

Angka tersebut juga akan meningkat menjadi 300 juta pada 2025 dan 400 juta pada 2035.

Tingginya populasi lansia di China akan menjadi tekanan besar bagi fasilitas kesehatan negara dan sistem perawatan sosial.

Dengan tren kelahiran saat ini, jumlah penduduk usia produktif di China juga dapat menurun hingga 200 juta pada 2050.

"Untuk mengatasi populasi yang menua, langkah-langkah mendesak diperlukan untuk mereformasi kebijakan keluarga berencana dan membebaskan kelahiran," kata pakar di Akademi Ilmu Sosial China, Zheng Bingwen.

China sendiri memperkenalkan kebijakan satu China pada 1978 untuk mengurangi kemiskinan.

Tetapi pada 2016, China mulai melonggarkan kebijakan tersebut dan mengizinkan pasangan untuk memiliki dua anak karena kurangnya angkatan kerja.

Meskipun sudah dilonggarkan, angka kelahiran di China terus turun. Jumlah kelahiran per 1.000 orang di China turun ke rekor terendah pada 2019, yaitu 10,48.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya