Berita

Presiden Rusia, Vladimir Putin/Net

Dunia

Sebelum Trump Mengaku Atau Dinyatakan Kalah, Putin Tak Akan Beri Ucapan Selamat Untuk Biden

SENIN, 23 NOVEMBER 2020 | 08:34 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Rusia, Vladimir Putin menjadi satu di antara segelintir pemimpin dunia yang belum memberikan ucapan selamat kepada Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih, Joe Biden.

Berbicara dalam sebuah wawancara televisi pemerintah pada Minggu (22/11), Putin menegaskan kembali ia tidak akan memberikan selamat hingga kemenangan Biden dikonfirmasi secara legal atau jika petahana, Presiden Donald Trump telah mengakui kekalahannya.

Meski begitu, ia menggarisbawahi, Rusia akan bekerja sama dengan siapa pun yang akan menjadi presiden AS ke depannya.


"Kami akan bekerja dengan siapa saja yang memiliki kepercayaan dari rakyat Amerika," ucap Putin, seperti dikutip New York Post.

"Tapi kepercayaan itu hanya bisa diberikan kepada kandidat yang kemenangannya diakui oleh lawan, atau hasilnya dikonfirmasi dengan cara yang sah dan legal," tegas dia.

Lebih lanjut, Putin mengatakan, keputusan untuk belum memberikan selamat kepada Biden adalah formalitas tanpa motif yang tersembunyi.

Lagipula, ia menyebut, hubungan antara AS dan Rusia pun sudah terlanjur hancur.

"Tidak ada yang rusak, semua sudah hancur," kata Putin

Sikap Putin untuk belum memberikan selamat pada pemilihan tahun ini sangat berbeda jika dibandingkan 2016 lalu.

Ketika Trump menang dari Hillary Clinton, Putin dengan cepat memberikan ucapan selamat. Tetapi saat itu Clinton telah menyatakan kekalahannya sehari setelah pemungutan suara.

Jurubicara Putin, Dmitry Peskov mengatakan, pemilihan kali ini berbeda karena Trump telah menolak mengakui hasil pemilihan dan terus melakukan upaya hukum untuk membatalkannya.

Sejauh ini, New York Post memuat, Biden sudah memenangkan 306 suara elektoral, sementara Trump memiliki 232 suara elektoral. Untuk memenangkan tiket ke Gedung Putih, seorang kandidat presiden harus mendapatkan minimal 270 suara elektoral.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya