Ketika Jokowi Goyah

KETIKA pembangunan infrastruktur dan investasi gagal mencapai target. Ketika pertumbuhan ekonomi semakin merosot di zona minus, utang terus membengkak, dan covid memporak-porandakan dana APBN, maka resesi menuju krisis bahkan depresi ekonomi hanya persoalan waktu.

Ketika aturan hukum pendukung agenda ekonomi membentur perlawanan yang menguras enerji. UU KPK, UU Minerba, Perppu Covid, RUU HIP, maupun UU Omnibus Law membuat Pemerintah bergoyang. Perlawanan muncul akibat hukum direkayasa menjadi  alat kepentingan politik

Jokowi pun pusing dengan pembentukan KAMI. Koalisi tokoh-tokoh oposisi lintas kelompok, profesi, maupun agama. Mencoba  diatasi dengan penangkapan tokoh KAMI seperti Syahganda, Jumhur, dan Anton Permana. Teror politik dilakukan pula terhadap tokoh dan aktivis di berbagai daerah. Semua adalah langkah untuk meredam.

Yang  terakhir urusan kepulangan Habib Rizieq Shihab. Pemerintahan Jokowi terkesan panik hingga ada upaya kriminalisasi HRS dan Anies Baswedan. Tentara tempur dikerahkan ke markas FPI Petamburan. Pangdam Jaya mengirim pasukan pengobrak-abrik baliho. Berujung bahan tertawaan dunia. OPM Papua pun ikut terbahak-bahak.  

Jokowi goyah, para Menteri kalang kabut menjalankan program. Covid 19 jadi alasan. Hanya Menkeu yang terlihat aktif. Itu dalam rangka mencari dan  menambah hutang luar negeri yang sudah mencapai hampir Rp 6 ribu triliun. Terakhir pinjaman "recehan" sebesar  Rp 9,1 trilyun dari Jerman.

JK turun gunung dan aktif bergerak lagi. Menurut majalah Gatra terbentuk Poros JK-Anies-HRS. Wapres KH Ma'ruf Amin yang "pendiam" juga mulai bermanuver. Berani berbeda pandangan soal pilkada. Kiai Maruf minta ditunda, Jokowi jalan terus. Jokowi menolak rekonsiliasi dengan HRS, Wapres melempar isu akan menemui HRS membahas rekonsilasi.

Dari banyak skenario perubahan politik sebagai respon atas goyahnya Jokowi, maka yang paling rasional dan pragmatis adalah naiknya wapres menggantikan mundur atau dimundurkannya presiden.

PDIP yang resah dengan komposisi kementrian dan mendesak reshuffle tentu sangat mempertimbangkan perubahan, asal Wapres Kiai Ma'ruf ke depan adalah kader PDIP.

Ormas NU yang kadang-kadang terlihat ngadat pada pemerintah juga dipastikan mensupport gerak maju Kyai Ma'ruf sesama warganya. Elemen yang kecewa kepada kinerja Jokowi akan memaklumi jika Maruf Amin naik karena prinsipnya yang penting perubahan.

Pembentukan pasukan "bidah"  di bawah Koopsus, ancaman Panglima TNI, aksi "penyerbuan" ke Petamburan, arogansi Pangdam Jaya mencopot baliho, dan tindakan represif lainnya bukan menunjukkan semakin kuatnya Jokowi, melainkan tampilan kerapuhannya.

Prediksi sebagian publik, Jokowi sulit bertahan hingga 2024. Semua bersiap menyongsong perubahan dengan multi skenario. Dari skenario trium virat hingga perubahan ekstra konstitusional, akan tetapi skenario naiknya KH Ma'ruf Amin adalah yang paling rasional.

M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik dan kebangsaan