Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump terus memanfaatkan kewenangannya di Oval Office untuk memblokir kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden (pilpres) 2020.
Dilaporkan Associated Press pada Sabtu (21/11), Trump memanggil delegasi kepemimpinan Republik di negara medan pertempuran Michigan, termasuk pemimpin mayoritas Senat dan Ketua DPR.
Trump juga membujuk para hakim dan pejabat pemilihan untuk membatalkan hasil pemilu Michigan yang dimenangkan oleh Biden karena hanya memiliki margin kurang dari 154 ribu suara. Hakim harus membuat parlemen negara bagian memilih presiden.
Seorang profesor dan pakar hukum pemilu, Rick Hasen menyebut, itu adalah upaya yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh presiden, di mana ia berusaha untuk mendelegitimasi kemenangan lawannya.
Hasen mengatakan, kemungkinan akan ada kerusuhan jika terdapat upaya untuk mengagalkan hasil pilpres di Michigan, dengan menyebutnya serupa seperti percobaan kudeta.
"Kita harus khawatir karena ini sangat anti-demokrasi dan mendelegitimasi kkemenangan Joe Biden dalam pemilihan yang bebas dan adil," kata Hasen.
"Sangat menyedihkan karena kita masih harus membahas ini, Tapi sangat tidak mungkin untuk mendapatkan hasil yang berbeda untuk (pemilihan) presiden," sambung dia.
Sementara itu, walaupun dipanggil oleh Trump, perwakilan Michigan tampaknya tidak tergerak untuk melakukan permintaan sang presiden.
Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan di Gedung Putih, Pemimpin Mayoritas Senat Michigan Mike Shirkey dan Ketua DPR Lee Chatfield mengatakan, klaim adanya kecurangan pemilihan perlu diselidiki.
"Kami belum diberi tahu tentang informasi apa pun yang akan mengubah hasil pemilu di Michigan dan sebagai pemimpin legislatif, kami akan mengikuti hukum dan mengikuti proses normal terkait pemilih Michigan, seperti yang telah kami katakan selama pemilu ini," ujar mereka.
"Kandidat yang memenangkan suara terbanyak memenangkan pemilihan dan suara elektoral Michigan," tekan mereka.
Sebelum Michigan, Trump juga telah melakukan metode serupa untuk mengubah hasil pemilihan di Georgia.
