Berita

Rusia/Net

Dunia

Balas Magnitsky Act, Rusia Jatuhkan Sanksi Untuk 25 Pejabat Inggris

MINGGU, 22 NOVEMBER 2020 | 06:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Rusia membalas sanksi diberlakukan oleh Inggris beberapa bulan lalu.

Jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova pada Sabtu (21/11) mengatakan, sebanyak 25 pejabat Inggris dikenakan sanksi oleh Moskow sebagai balasan.

"Menanggapi tindakan tidak bersahabat dari pemerintah Inggris, dan atas dasar prinsip timbal balik, Rusia membuat keputusan untuk menjatuhkan sanksi pribadi terhadap 25 perwakilan Inggris, (yaitu) dilarang memasuki Rusia," kata Zakharova, seperti dikutip Sputnik.


Lebih lanjut, ia mengatakan, Rusia meminta Inggris untuk menahan diri dari konfrontasi tidak berdasar.

"Semua langkah tidak ramah tidak akan dibiarkan tanpa tanggapan," ucap Zakharova.

Pada awal Juli, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengumumkan sanksi terhadap 49 orang dan kelompok yang dianggap telah melanggar Magnitsky Act. Mereka yang dikenai sanksi berasal dari Rusia, Arab Saudi, Korea Utara, dan Myanmar.

Magnitsky Act merupakan undang-undang yang diadopsi oleh Amerika Serikat (AS) pada 2013 berdasarkan nama seorang akuntan Rusia, Sergei Magnitsky.

Magnitsky meninggal di penjara Rusia pada 2019 saat ditahan karena dicurigai menjalankan skema penipuan pajak. Tetapi menurut Barat, Magnitsky adalah seorang whistleblower yang mengungkap skema korupsi negara.

Setelah itu, AS mengesahkan Magnitsky Act untuk menargetkan pejabat Rusia yang diduga terlibat dalam kematian Magnitsky dengan melarang mereka mengunjungi AS atau menggunakan sistem perbankan Rusia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya