Berita

Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus/Net

Politik

Dukung Ketegasan Pangdam Jaya, Sekjen Golkar: TNI Perlu Turun Tangan Demi Ketertiban Umum

SABTU, 21 NOVEMBER 2020 | 12:20 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengapresiasi ketegasan yang ditujukkan oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

Politisi yang juga mantan Danjen Kopassus ini mendukung  penuh langkah-langkah yang diambil oleh TNI dalam menurunkan baliho atau atribut dari Front pembela Islam (FPI) di sejumlah tempat di Jakarta.
 
“Menurunkan atribut yang tidak memiliki izin di tempat umum memang harus dilakukan demi ketertiban. Apalagi setelah apa yang dilakukan Satpol PP seperti tidak digubris oleh kelompok yang memasang itu. TNI memang perlu turun tangan,” ucap Lodewijk, Sabtu (21/11).


Lodewijk menyatakan saat ini negara harus menunjukkan sikap tegas dalam menindak berbagai kelompok yang nampak menganggu ketertiban umum.

Kata Lodewijk, kelompok yang menimbulkan perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa harus ditertibkan.

“Kini saatnya negara menunjukkan ketegasannya kepada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan sudah mengganggu ketertiban umum,” kata Lodewijk.

Terkait dengan dasar hukum Lodewijk kemudian menjelaskan bahwa aparat TNI bekerja sesuai aturan perundang-undangan.

Ia menyebutkan dalam UU 34/2004 padal 7 Yakni untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap kebutuhan bangsa dan negara.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya