Berita

Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus/Net

Politik

Dukung Ketegasan Pangdam Jaya, Sekjen Golkar: TNI Perlu Turun Tangan Demi Ketertiban Umum

SABTU, 21 NOVEMBER 2020 | 12:20 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengapresiasi ketegasan yang ditujukkan oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

Politisi yang juga mantan Danjen Kopassus ini mendukung  penuh langkah-langkah yang diambil oleh TNI dalam menurunkan baliho atau atribut dari Front pembela Islam (FPI) di sejumlah tempat di Jakarta.
 
“Menurunkan atribut yang tidak memiliki izin di tempat umum memang harus dilakukan demi ketertiban. Apalagi setelah apa yang dilakukan Satpol PP seperti tidak digubris oleh kelompok yang memasang itu. TNI memang perlu turun tangan,” ucap Lodewijk, Sabtu (21/11).


Lodewijk menyatakan saat ini negara harus menunjukkan sikap tegas dalam menindak berbagai kelompok yang nampak menganggu ketertiban umum.

Kata Lodewijk, kelompok yang menimbulkan perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa harus ditertibkan.

“Kini saatnya negara menunjukkan ketegasannya kepada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan sudah mengganggu ketertiban umum,” kata Lodewijk.

Terkait dengan dasar hukum Lodewijk kemudian menjelaskan bahwa aparat TNI bekerja sesuai aturan perundang-undangan.

Ia menyebutkan dalam UU 34/2004 padal 7 Yakni untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap kebutuhan bangsa dan negara.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Tertekan Lonjakan Minyak, Harga Emas Dunia Anjlok ke Level 4.254 Dolar AS

Senin, 28 September 2026 | 08:30

Iran Siap Hadapi "Perang Kiamat" dengan AS

Senin, 28 September 2026 | 08:12

Jalan Terbuka Bagi Dividen BEI: Proses Demutualisasi Masuki Tahap Pengkajian Saham

Senin, 28 September 2026 | 07:52

Halal Jangan Berhenti di Sertifikat

Senin, 28 September 2026 | 07:38

IAMI Lahir di Jakarta, Nasaruddin Umar Jadi Presiden Pertama

Senin, 28 September 2026 | 07:07

APH Harus Turun Tangan Tertibkan Tarif Parkir Tak Wajar

Senin, 28 September 2026 | 07:05

Kejagung Didesak Bongkar Mata Rantai Uang Chromebook

Senin, 28 September 2026 | 06:47

Pagar Nusa Kukuhkan 25 Kader Pasukan Inti di Taiwan

Senin, 28 September 2026 | 06:42

Indonesia Ikut Ajang WSC 2026 di Shanghai, Ini Manfaatnya

Senin, 28 September 2026 | 06:20

Ekosistem Logistik di Kawasan Timur Masih Penuh Tantangan

Senin, 28 September 2026 | 05:54

Selengkapnya