Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu dalam webinar KAMI bertajuk 'Menyelamatkan Ekonomi Rakyat di Era Pandemi'/Repro
Pemerintah diminta segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) seiring dengan anjloknya harga minyak dunia.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, pemerintah tak perlu ragu-ragu menurunkan harga BBM meski memiliki utang dengan pihak Pertamina.
"Jangan malu-malu menurunkan harga BBM," ujar Said Didu dalam webinar yang digelar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bertajuk 'Menyelamatkan Ekonomi Rakyat di Era Pandemi', Jumat malam (20/11).
Menurutnya, pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan harga BBM. Sejak Februari 2020, penentu harga BBM di pasaran adalah pemerintah, termasuk BBM nonsubsidi.
Pada dasarnya, ia mengetahui alasan utama harga BBM tak kunjung diturunkan meski harga minyak dunia jeblok. Alasan utamanya adalah beban utang kepada Pertamina yang sangat tinggi.
"Kenapa Pertamina tidak menurunkan BBM-nya? Karena utang pemerintah ke Pertamina itu besar sekali. Setahu saya lebih dari Rp 100 triliun," ungkap Said.
Bahkan utang yang dimiliki pemerintah tak hanya kepada Pertamina, melainkan ke beberapa perusahaan BUMN lain.
"Demikian juga utang pemerintah ke PLN, itu besar sekali. Utang BUMN yang ditugaskan untuk membangun infrastruktur juga ratusan triliun, proyek rugi," kata Said.
Akan tetapi, hal tersebut tak bisa menjadi alasan tidak adanya penurunan harga BBM. Sebab dengan tingginya harga BBM, yang paling terdampak adalah masyarakat. Oleh karenanya, ia berharap harga BBM diturunkan dan pemerintah harus memutar otak agar utang tidak makin menggunung.
"Saya takut sekali beban siklus ekonomi yang sangat berat ini (tidak diselesaikan), karena tidak ada yang untuk membayar utang," tutup salah satu deklarator KAMI ini.
