Berita

Ilustrasi vaksin/Net

Kesehatan

Sebelum Vaksinasi Massal, Komisi IX Ingatkan Pemerintah Jamin Ketersediaan SDM

JUMAT, 20 NOVEMBER 2020 | 23:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Segala persiapan harus benar-benar dilakukan pemerintah sebelum menjalankan program vaksinasi massal. Salah satu yang penting diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang melakukan vaksinasi.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menanggapi perihal penundaan rencana vaksinasi oleh pemerintah yang dijadwalkan Desember mendatang bakal mundur pada Januari 2021.

“Pemerintah harus memastikan vaksinasi dilakukan acara adil, merata, dan menyentuh semua lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak boleh ada pengabaian terhadap daerah-daerah yang sulit dijangkau,” ujar Netty lewat keterangan persnya, Jumat (20/11).


Selain itu, Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Kesra ini mengingatkan agar pemerintah memastikan vaksin yang dipilih untuk disuntikkan ini aman, bermutu, dan berkhasiat.

“Pemerintah perlu menyiapkan skema alternatif jika vaksinnya gagal atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasca dilakukannya vaksinasi,” katanya.

Di sisi lain, Satgas Covid-19 memastikan tahap uji klinis vaksin Covid-19 hasil kerja sama antara PT Bio Farma dan Sinovac sampai saat ini berjalan lancar. Dalam uji klinis yang sudah masuk tahap monitoring ini, tidak ditemukan adanya subjek relawan yang menunjukkan efek samping berbahaya.

"Hingga saat ini tidak ditemukan gejala KIPI (kejadian ikutan pascaimunisasi) yang berbahaya pada uji klinis fase III vaksin Sinovac di Bandung terhadap 1.620 subjek. Hanya ditemukan gejala ringan seperti nyeri dan pegal otot pada tempat suntikan. Dan tidak ditemukan efek samping serius karena vaksin atau vaksinasi," kata Jurubicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers di kantor presiden, Kamis kemarin (19/11).

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya