Berita

Damai Hari Lubis/Net

Politik

Imbas Penurunan Baliho Habib Rizieq Shihab, Mujahid 212 Minta Pangdam Jaya Buka Ruang Dialog

JUMAT, 20 NOVEMBER 2020 | 21:56 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, yang secara terang-terangan memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan baliho Habib Rizieq Shihab menuai kontroversi.

Sebagai underbow HRS, Persatuan Alumni (PA) 212 meminta Pangdam Jaya untuk membuka ruang dialog dengan sejumlah pihak, untuk menjelaskan penurunan baliho yang terjadi pada sejumlah titik di Jakarta.

Aktivis Mujahid 212, Damai Hari Lubis menyampaikan, pihaknya memandang penurunan baliho HRS bisa memecah belah bangsa.


Karena menurutnya, TNI selama ini merupakan simbol pemersatu bangsa yang dekat dengan rakyat, namun menjadi dipertanyakan akibat tragedi ini.

"Rasa hormat kepada TNI sebagai abdi negara dan aset bangsa negara indonesia (NKRI) yang sangat vital dibutuhkan negara ini," ujar Damai Hari Lubis dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/11).

"Untuk itu kami mendukung tindakan dan temuan Pangdam Jaya TNI, terkait penurunan Baliho," sambungnya.

Lebih lanjut, Damai Hari Lubis mengatakan, jika nantinya Pangdam Jaya menerima masyarakat untuk berdialog mengenai baliho HRS, maka prasangka yang beredar di masyarakat bisa terbantahkan.

Di mana nantinya, PA 212 juga akan mengajak sejumlah ahli hukum yang merupakan akademisi hukum atau dosen dari perguruan tinggi dan para ahli hukum pemerintahan, serta para praktisi yang merangkap aktivis peduli penegakan hukum.

"Kami harapkan Pangdam selaku Panglima TNI Jakarta Raya, yang merupakan asset seluruh masyarakat dan bangsa ini secara lintas SARA, agar dimata masyarakat tidak tumbuh sak wasangka adanya kesan TNI pro kepada sebuah kelompok, namun memusuhi kelompok lain," ungkapnya.

"Kami harapkan sudi kiranya TNI melalui Pangdam Jaya memberikan kesempatan membuka ruang diskusi, sebagai ajang dialog bersama," demikian Damai Hari Lubis.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya