Berita

Komisi HAM Afganistan mendesak Inggris invesigasi kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan khusus Australia/Net

Dunia

Komisi HAM Afganistan Desak Inggris Investigasi Kejahatan Perang Pasukan Khusus Australia

JUMAT, 20 NOVEMBER 2020 | 17:52 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Afganistan meminta pemerintah Inggris untuk melakukan penyelidikan independen atas laporan pembunuhan ilegal yang dilakukan oleh pasukan khusus Australia.

Komisi Hak Asasi Manusia Afganistan (AIHRC) mengatakan, laporan terkait adanya puluhan pembunuhan ilegal oleh pasukan khusus Australia adalah kekerasan dan kekejaman yang tidak manusiawi.

Ketua AIHRC yang berbasis di Kabul, Shaharzad Akbar pun mendesak Amerika Serikat (AS), Inggris, dan negara-negara lain yang memiliki pasukan militer di Afganistan untuk menyelidiki lebih lanjut hal tersebut.


"Secara khusus, AIHRC meminta Inggris untuk memulai penyelidikan independen untuk mempertimbangkan dan menyelidiki tuduhan pembunuhan ilegal tersebut," kata Akbar, seperti dikutip The Guardian, Jumat (20/11).

"Hanya melalui serangkaian investigasi independen kami dapat mengungkapkan sejauh mana sebenarnya pengabaian terhadap kehidupan di Afganistan," lanjut dia.

Akbar juga mengatakan, dengan penyelidikan mendalam, maka hak dan keadilan bagi keluarga korban akan terpenuhi.

Dalam laporan hasil penyelidikan selama empat tahun yang dirilis oleh militer Australia, pasukan negeri Kanguru itu disebutkan kerap melakukan praktik "blooding".

Praktik tersebut adalah dorongan bagi pasukan belum berpengalaman untuk melakukan pembunuhan, di mana korbannya kerap adalah warga sipil.

Sejauh ini, investigasi menunjukkan 39 warga Afganistan tewas dalam praktik tersebut oleh 25 pasukan khusus Australia.

Pasukan khusus Australia lebih banyak dikerahkan untuk menghalangi perdagangan narkoba Afganistan, terutama di Helmand, tempat pasukan Inggris aktif.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya