Berita

Komisi HAM Afganistan mendesak Inggris invesigasi kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan khusus Australia/Net

Dunia

Komisi HAM Afganistan Desak Inggris Investigasi Kejahatan Perang Pasukan Khusus Australia

JUMAT, 20 NOVEMBER 2020 | 17:52 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Afganistan meminta pemerintah Inggris untuk melakukan penyelidikan independen atas laporan pembunuhan ilegal yang dilakukan oleh pasukan khusus Australia.

Komisi Hak Asasi Manusia Afganistan (AIHRC) mengatakan, laporan terkait adanya puluhan pembunuhan ilegal oleh pasukan khusus Australia adalah kekerasan dan kekejaman yang tidak manusiawi.

Ketua AIHRC yang berbasis di Kabul, Shaharzad Akbar pun mendesak Amerika Serikat (AS), Inggris, dan negara-negara lain yang memiliki pasukan militer di Afganistan untuk menyelidiki lebih lanjut hal tersebut.


"Secara khusus, AIHRC meminta Inggris untuk memulai penyelidikan independen untuk mempertimbangkan dan menyelidiki tuduhan pembunuhan ilegal tersebut," kata Akbar, seperti dikutip The Guardian, Jumat (20/11).

"Hanya melalui serangkaian investigasi independen kami dapat mengungkapkan sejauh mana sebenarnya pengabaian terhadap kehidupan di Afganistan," lanjut dia.

Akbar juga mengatakan, dengan penyelidikan mendalam, maka hak dan keadilan bagi keluarga korban akan terpenuhi.

Dalam laporan hasil penyelidikan selama empat tahun yang dirilis oleh militer Australia, pasukan negeri Kanguru itu disebutkan kerap melakukan praktik "blooding".

Praktik tersebut adalah dorongan bagi pasukan belum berpengalaman untuk melakukan pembunuhan, di mana korbannya kerap adalah warga sipil.

Sejauh ini, investigasi menunjukkan 39 warga Afganistan tewas dalam praktik tersebut oleh 25 pasukan khusus Australia.

Pasukan khusus Australia lebih banyak dikerahkan untuk menghalangi perdagangan narkoba Afganistan, terutama di Helmand, tempat pasukan Inggris aktif.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya