Berita

Satyo Purwanto/net

Politik

Demi Kebaikan Polri, Baiknya Ganjar Dan Ridwan Kamil Juga Dipanggil

SELASA, 17 NOVEMBER 2020 | 15:42 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) semestinya juga melakukan pemanggilan terhadap Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto berpendapat, pemanggilan terhadap keduanya dinilai penting untuk menjaga citra Polri dari anggapan alat politik.

"Mestinya Polri juga memanggil Gubernur Jateng dan Gubernur Jabar, ini penting bagi kebaikan Polri sendiri agar tidak dicap sebagai alat politik," kata Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/11).


Mantan Sekjen Prodem ini mengungkap, jika Anies Baswedan dipanggil buntut dari acara akad nikah dan Maulid Nabi Muhammad SAW hingga menimbulkan kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat.

Maka, beberapa waktu yang lalu, masih dalam situasi pandemi Covid-19, Bantuan Ansor Serbaguna (Banser) menggelar parade bertepatan dengan hari pahlawan yang menghadirkan ribuan orang di Banyumas, Jawa Tengah. Bahkan, kata Satyo acara tersebut mendapat restu dari anak buah Ganjar Pranowo.  

Sedangkan Ridwal Kamil, terkesan mendiamkan ribuan orang jamaah Habib Rizieq di Puncak, Jawa Barat saat imam besar FPI itu mengadakan acara di Megamendung. Akibat kerumunan tersebut, Jalan Raya Puncak macet total.

Tidak cuma itu, jika Polri betul-betul ingin menegakan protokol kesehatan dan menindak semua pelanggarnya, maka Gubernur Banten dan Bupati Tangerang seharusnya turut diperiksa akibat kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta saat penjemputan Habib Rizieq Shihab.

Disisi lain, aktivis 98 yang akrab disapa Komeng ini berpendapat, pemanggilan Anies Baswedan seharusnya lebih dulu mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, sebagai pembina pemerintahan dalam negeri.

"Ini sesuai dengan UU 9/2015 Tentang Perubahan Kedua atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah," demikian Satyo.



Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya