Mulai Penuhi Tuntutan Pengunjuk Rasa, Parlemen Thailand Bahas Amandemen Konstitusi

Parlemen Thailand akhirnya mempertimbangkan proposal untuk mengamandemen konstitusi, sebuah tuntutan dari pengunjuk rasa yang selama beberapa bulan terakhir melakukan aksi protes.

Sebanyak tujuh rancangan amandemen konstitusi dijadwalkan dibahas dalam sesi gabungan DPR dan Senat selama dua hari yang dimulai pada Selasa (17/11).

Dimuat AP, untuk mengamandemen konstitusi, dua badan tersebut harus melakukan pemungutan suara. Semua draft lolos pun harus melalui tahap pembacaan kedua dan ketiga, setidaknya sebulan setelah pemungutan suara pada pekan ini.

Sejak menghapus monarki absolut pada 1932, Thailand memiliki 20 konstitusi yang mendukung monarki konstitusional.

Tetapi para pengunjuk rasa sendiri berupaya untuk membatalkan Konstitusi 2017 yang memberikan kekuatan ekstra pada pemerintah.

Parlemen sendiri kemungkinan besar akan membentuk komite perancang konstitusi untuk membuat piagam baru yang memungkinkan pemerintah untuk berkomitmen bersedia memenuhi tuntutan para pengunjuk rasa.

Di tengah pertemuan untuk membahas amandemen konstitusi, para pengunjuk rasa berkumpul di gedung parlemen.

Sejak berbulan-bulan melakukan aksi protes, puluhan ribu pengunjuk rasa di Thailand yang didominasi oleh mahasiswa memberikan sejumlah tuntutan. Termasuk pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, amandemen konstitusi, dan reformasi monarki.