Berita

Nikita Mirzani dan Habib Rizieq Shihab/Net

Publika

Nikita Harusnya Ditangkap

SELASA, 17 NOVEMBER 2020 | 09:48 WIB

NIKITA Mirzani menjadi sangat populer untuk tiga hal artis seronok, menghina HRS, dan dilindungi polisi.

Kontroversi dirinya bukan semakin terkendali, tetapi justru tambah "menantang". Bahkan ia mengklaim dirinya sebagai aset negara. Peliharaan? Ade Armando saja menduga Mirzani sedang menjalankan misi Jokowi. Ironi.

Toleransi dan support atas akting dan tampilannya menjadi cermin bobroknya moral bangsa. Jika kekuasaan berada di belakangnya, maka sama saja dengan mendukung moral dekaden. Hal ini berarti pelecehan terhadap hukum.

Nikita semestinya bukan dilindungi aparat tetapi diproses secara hukum karena pertama, penghinaan atau pencemaran terhadap HRS yang artinya melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP maupun Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Tentu ini adalah klacht delict.

Dan kedua, melanggar UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Pasal 10 UU Pornografi menyatakan :

"Setiap orang mempertontonkan diri dan orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya".

Pasal 36 mengatur sanksi pidana atas perbuatan dalam Pasal 10 tersebut di atas dengan hukuman penjara 10 tahun dan/atau denda sebesar Rp 5 miliar.

Dengan video yang beredar Nikita Mirzani terkena ketentuan UU Pornografi tersebut karena diduga elemen delik yang ada pada pasal-pasalnya akan mudah untuk dipenuhi.

UU Pornografi dibuat untuk mencegah terjadinya dekadensi moral. Konsideran UU ini antara lain menyatakan:

"Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara".

Nah sangat jelaskan? Sebenarnya tinggal proses hukum Nikita Mirzani. Agar tidak ada pembiaran terhadap dugaan perilaku pornografi atau pornoaksi. Ataukah Indonesia akan semakin bobrok karena membiarkan borok-borok?

Kita tak perlu mengulangi jaman Orde Lama saat pelacur Gerwani menari telanjang di lubang buaya sebagai wujud dan alat perjuangan komunis yang berprinsip menghalalkan segala cara.

Atau juga pelacur yang dimanfaatkan oleh Soekarno untuk menjadi bagian dari pergerakan kemerdekaan. Soekarno merujuk pada keberadaan pelacur yang menjadi tokoh di Perancis seperti Madame de Pompadoure dan Theroigne de Merricourt.

Kita kini sudah merdeka dan negara telah berkomitmen untuk membangun bangsa dengan berbasis pada nilai-nilai moral yang luhur.

M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik dan hukum.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Ukraina Lancarkan Serangan Drone di Beberapa Wilayah Rusia

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:03

Bonus Olimpiade Ditahan, Polisi Prancis Ancam Ganggu Prosesi Estafet Obor

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:02

Antisipasi Main Judi Online, HP Prajurit Marinir Disidak Staf Intelijen

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:37

Ikut Aturan Pemerintah, Alibaba akan Dirikan Pusat Data di Vietnam

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:29

KI DKI Ajak Pekerja Manfaatkan Hak Akses Informasi Publik

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:27

Negara Pro Rakyat Harus Hapus Sistem Kontrak dan Outsourcing

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:17

Bandara Solo Berpeluang Kembali Berstatus Internasional

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:09

Polisi New York Terobos Barikade Mahasiswa Pro-Palestina di Universitas Columbia

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:02

Taruna Lintas Instansi Ikuti Latsitardarnus 2024 dengan KRI BAC-593

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:55

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:50

Selengkapnya