Menko Polhukam Mahfud MD/Net
Kapolri Jenderal Idham Azis memiliki wewenang untuk mencopot Irjen Nana Sudjana sebagai Kapolda Metro Jaya, dan Irjen Rudi Sufahriadi sebagai Kapolda Jawa Barat.
Dua Kapolda itu dianggap tidak mengetatkan protokol kesehatan Covid-19 terkait dengan kerumunan massa pada acara yang diadakan dan dihadiri Imam Besar FPI Habib M. Rizieq Shihab, di Petamburan, Jakarta dan Puncak, Bogor, Jabar.
Analis politik yang juga Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra mengatakan, ada tiga hal yang menyebabkan hal ini terjadi yang kemudian berujung pada pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar.
Pertama, kesalahan sudah dimulai semenjak menganggap enteng jumlah pendukung Habib Rizieq, sehingga Menko Polhukam Mahfud MD mempersilakan masyarakat untuk menjemput sang habib ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Tangerang, Banten.
"Di luar dugaan, penjemput Habib Rizieq membludak menyebabkan terjadinya kemacetan yang parah dan mengganggu jadwal sejumlah penerbangan," ujar Iwel Sastra saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (16/11).
Kedua, tidak adanya antisipasi terhadap kegiatan Habib Rizieq begitu kembali ke tanah air. Ini akibat anggap enteng tadi.
"Kehadiran Habib Rizieq dalam acara-acara yang dihadiri, pesertanya sangat membludak. Ini terkait antisipasi pihak keamanan dan cara penanganan apabila terjadi kerumunan. Apa yang harus dilakukan jika berhadapan dengan massa jumlah banyak?" tuturnya.
Ketiga, lanjut Iwel Sastra, langkah Kapolri melakukan pencopotan ini karena kasus ini begitu ramai bergulir dan banyak protes dari masyarakat, termasuk di media sosial, bahkan relawan yang selama ini terlibat dalam penanganan Covid-19.
"Ini juga yang rasanya membuat Kapolri dengan segera mencopot Kapolda Metro dan Kapolda Jabar. Jangan sampai kemudian muncul desakan agar Kapolri-nya yang dicopot atau bisa juga muncul desakan agar Menko Polhukam yang dicopot, karena dianggap tidak bisa melakukan antisipasi kedatangan Habib Rizieq dan berbagai kegiatannya," tandasnya.
