Berita

Presiden PKS Ahmad Syaikhu/Net

Nusantara

Di Sulawesi Tenggara, Presiden PKS Minta Cakada Prioritaskan Lapangan Kerja Untuk Tenaga Kerja Lokal

SABTU, 14 NOVEMBER 2020 | 12:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kepada seluruh calon kepala daerah (Cakada) di Sulawesi Tenggara yang diusung dan didukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diharapkan dapat memberikan prioritas lapangan pekerjaan kepada tenaga kerja lokal.

Hal ini mengingat cukup banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Sultra, bahkan saat masa pandemi Covid-19. Sebab, PKS meyakini kualitas tenaga kerja lokal tidak kalah saing dengan TKA.

Demikian disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada se-Sulawesi Tenggara seperti dalam keterangannya, Sabtu (14/11).


"Perhatian tenaga kerja lokal adalah prioritas dan didahulukan sebagai bagian upaya mensejahterakan anak-anak bangsa," kata Ahmad Syaikhu.

Anggota DPR ini mengatakan, kebijakan PKS terkait pembelaan tenaga kerja sudah sangat jelas. Hal ini dibuktikan dengan sikap resmi PKS menolak UU Cipta Kerja.

Dia menggambarkan soal kebijakan di bidang perairan. Pada UU terdahulu, kapal berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia wajib memperkerjakan 70 persen WNI sebagai Anak Buah Kapal. PKS bahkan dalam pembahasan UU mengusulkan kenaikan menjadi 80 persen WNI sebagai ABK.

"Karena kita melihat 70 persen tidak cukup melihat kondisi anak bangsa yang masih banyak pengangguran. Tapi yang disahkan justru dihilangkan klausul itu. Jadi kapal-kapal yang lewat di ZEE Indonesia sah-sah saja tidak memperkerjakan WNI sebagai ABK," ujar Ahmad Syaikhu.

Menurutnya, tidak berpihaknya UU Cipta Kerja terhadap tenaga kerja lokal, menjadi salah satu alasan PKS menolak UU Cipta Kerja.

"Sebab sangat tidak berpihak kepada pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia," kata dia.

Calon Wakil Bupati Konawe Selatan Rasyid mengaku siap menjalankan instruksi Presiden PKS untuk membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Dia menyebut, pihaknya bersama Calon Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga sudah menyiapkan kebijakan revisi RT/RW untuk pembukaan dua pabrik baru di Konawe Selatan.

"InsyaAllah selama kepemimpinan Pak Surunuddin Dangga sudah dimulai pembahasan. Jika masyarakat memberikan amanah akan kami lanjutkan untuk pembangunan dua industri yakni pengolahan biji nikel dan pengolahan kepala. Otomatis tenaga kerja masyarakat Konawe Selatan akan diserap," kata Rasyid.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya