Berita

nggota Komisi IX DPR RI, Saleh Daulay/Net

Politik

Saleh Daulay Minta Pemerintah Tak Abaikan Masukan Organisasi Profesi Soal Vaksinasi Covid-19

KAMIS, 12 NOVEMBER 2020 | 17:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Saran dan masukan beberapa organisasi profesi kedokteran diminta lebih didengar pemerintah terkait rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia pada bulan Desember ini.

Beragam organisasi telah menyampaikan secara terbuka agar pemerintah tidak terburu-buru melaksanakan vaksinasi massal kepada masyarakat sebelum adanya jaminan keamanan, imunogenitas, dan efektivitas vaksin untuk memberi rasa aman.

"Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentu tidak sembarangan memberikan pendapat. Tentu mereka sudah mengkaji dari berbagai aspek," ujar anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Daulay kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (12/11).


"Karena itu, sangat perlu didengar dan ditindaklanjuti," imbuhnya menegaskan.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk mengikuti perkembangan pengadaan vaksin Covid-19 di negara lain seperti Brazil yang dikabarkan telah menghentikan uji klinis tahap ketiga vaksin Coronavac hasil kerja sama dengan Sinovac Biotech.

"Ini penting dicermati. Informasi lebih dalam harus digali, apalagi perusahaan yang bekerja sama dengan Brazil sama dengan yang bekerja sama dengan Indonesia," kata Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI ini.

Namun demikian, bila tetap menjalankan vaksinasi di bulan Desember tahun ini, pemerintah harus betul-betul menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat.

"Apakah waktu sesingkat ini cukup untuk melakukan kajian dan pendalaman? Saya tidak tahu. Kita kembalikan sepenuhnya kepada pemerintah. Satu pesan yang harus diingat, keamanan dan keselamatan warga negara harus di atas segalanya," demikian Saleh Daulay.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya