Berita

Anggota parlemen pro-demokrasi Hong Kong mengumumkan akan mengundurkan diri secara massal/Net

Dunia

Protes Keputusan Beijing, Anggota Parlemen Pro-Demokrasi Hong Kong Ancam Mengundurkan Diri Massal

KAMIS, 12 NOVEMBER 2020 | 08:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemecatan empat anggota parlemen pro-demokrasi Hong Kong oleh parlemen China memicu gelombang protes di kalangan legislator.

Secara massal, seluruh anggota parlemen pro-demokrasi Hong Kong yang hanya tersisa 15 orang mengancam akan mengundurkan diri.

"Kami dari kubu pro-demokrasi akan berdiri dengan rekan-rekan kami. Kami akan mengundurkan diri," kata ketua legislator pro-demokrasi, Wu Chi-wai dalam konferensi pers pada Rabu (11/11), seperti dikutip AFP.


"Kami tidak dapat lagi memberitahu dunia bahwa kami masih memiliki 'satu negara, dua sistem. Ini menyatakan kematian resminya," lanjut dia.

Sebelumnya, parlemen China mengadopsi resolusi yang memungkinkan mereka untuk memecat anggota parlemen Hong Kong yang dianggap mendukung kemerdekaan kota tersebut, berkolusi dengan pasukan asing, atau mengancam keamanan nasional, tanpa harus melalui pengadilan.

Setelah itu, empat legislator Hong Kong yang pernah dilarang mencalonkan diri kembali didiskualifikasi.

"Misi saya sebagai legislator untuk memperjuangkan demokrasi dan kebebasan tidak dapat dilanjutkan, tetapi saya pasti akan ikut jika orang-orang Hong Kong terus memperjuangkan nilai-nilai inti Hong Kong," kata salah satu anggota parlemen yang didiskualifikasi, Kwok Ka-Ki, seperti dikutip Reuters.

Pemecatan empat anggota parlemen pro demokrasi Hong Kong sendiri dikritik oleh banyak pihak karena dianggap telah merampas kebebasan.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan pemecatan keempat anggota parlemen tersebut merupakan serangan terhadap kebebasan Hong Kong sebagaimana diatur dalam Deklarasi Bersama Inggris-China.

"Kampanye untuk melecehkan, melumpuhkan, dan mendiskualifikasi oposisi demokratis ini menodai reputasi internasional China dan merusak stabilitas jangka panjang Hong Kong," ucap Raab.

Namun menurut seorang profesor administrasi publik di Universitas China Hong Kong, Ma Ngok, pengunduran diri secara massal dari parlemen pro-demokrasi justru membuat akses mereka untuk membuat kebijakan menjadi hilang.

"Baik tinggal atau pergi, mereka memiliki kesulitan sendiri," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya