Berita

Anggota parlemen pro-demokrasi Hong Kong mengumumkan akan mengundurkan diri secara massal/Net

Dunia

Protes Keputusan Beijing, Anggota Parlemen Pro-Demokrasi Hong Kong Ancam Mengundurkan Diri Massal

KAMIS, 12 NOVEMBER 2020 | 08:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemecatan empat anggota parlemen pro-demokrasi Hong Kong oleh parlemen China memicu gelombang protes di kalangan legislator.

Secara massal, seluruh anggota parlemen pro-demokrasi Hong Kong yang hanya tersisa 15 orang mengancam akan mengundurkan diri.

"Kami dari kubu pro-demokrasi akan berdiri dengan rekan-rekan kami. Kami akan mengundurkan diri," kata ketua legislator pro-demokrasi, Wu Chi-wai dalam konferensi pers pada Rabu (11/11), seperti dikutip AFP.


"Kami tidak dapat lagi memberitahu dunia bahwa kami masih memiliki 'satu negara, dua sistem. Ini menyatakan kematian resminya," lanjut dia.

Sebelumnya, parlemen China mengadopsi resolusi yang memungkinkan mereka untuk memecat anggota parlemen Hong Kong yang dianggap mendukung kemerdekaan kota tersebut, berkolusi dengan pasukan asing, atau mengancam keamanan nasional, tanpa harus melalui pengadilan.

Setelah itu, empat legislator Hong Kong yang pernah dilarang mencalonkan diri kembali didiskualifikasi.

"Misi saya sebagai legislator untuk memperjuangkan demokrasi dan kebebasan tidak dapat dilanjutkan, tetapi saya pasti akan ikut jika orang-orang Hong Kong terus memperjuangkan nilai-nilai inti Hong Kong," kata salah satu anggota parlemen yang didiskualifikasi, Kwok Ka-Ki, seperti dikutip Reuters.

Pemecatan empat anggota parlemen pro demokrasi Hong Kong sendiri dikritik oleh banyak pihak karena dianggap telah merampas kebebasan.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan pemecatan keempat anggota parlemen tersebut merupakan serangan terhadap kebebasan Hong Kong sebagaimana diatur dalam Deklarasi Bersama Inggris-China.

"Kampanye untuk melecehkan, melumpuhkan, dan mendiskualifikasi oposisi demokratis ini menodai reputasi internasional China dan merusak stabilitas jangka panjang Hong Kong," ucap Raab.

Namun menurut seorang profesor administrasi publik di Universitas China Hong Kong, Ma Ngok, pengunduran diri secara massal dari parlemen pro-demokrasi justru membuat akses mereka untuk membuat kebijakan menjadi hilang.

"Baik tinggal atau pergi, mereka memiliki kesulitan sendiri," pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya